Pemprov Banten Perkuat Komitmen Moderasi Beragama Sebagai Kunci Kerukunan
KOTA SERANG, BeritaKilat.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya mendorong iklim moderasi beragama di tengah masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai "jalan tengah" yang krusial untuk menjaga toleransi serta merawat kerukunan di atas keberagaman keyakinan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten, Abdul Haris Muntaha, M.Esy., dalam acara Temu Media bertajuk "Peran Pemprov Banten Dalam Membangun Toleransi dan Keberagaman Umat Beragama" yang berlangsung di Kampus STIA Maulana Yusuf Banten, Kota Serang, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini diprakarsai oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten bekerja sama dengan Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Banten.
Moderasi sebagai Sikap Wasathiyah
Dalam paparannya, Abdul Haris menjelaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya mendangkalkan akidah, melainkan mengatur cara pandang dalam bernegara.
"Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, maupun perilaku beragama yang wasathiyah (jalan tengah). Intinya adalah tidak ekstrem dan tidak berlebihan dalam menjalankan kehidupan beragama," ujar Abdul Haris.
Banten: Cermin Harmonisasi Umat
Senada dengan hal tersebut, Ketua PJID Provinsi Banten, Hairuzaman, mengapresiasi masyarakat Banten yang dinilai berhasil merawat nilai-nilai toleransi selama ini. Menurutnya, masyarakat Banten memiliki kedewasaan dalam menerima perbedaan dan hidup berdampingan secara damai.
"Masyarakat Banten telah membuktikan mampu menjaga sikap saling menghormati, baik antarindividu maupun kelompok yang berbeda keyakinan," tuturnya.
Belajar dari Konflik Global
Hairuzaman juga menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antara mayoritas dan minoritas agar stabilitas sosial tetap terjaga. Ia mengingatkan agar Indonesia, khususnya Banten, tidak terperosok ke dalam konflik kemanusiaan seperti yang pernah terjadi di kancah global.
Ia mencontohkan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, China, sebagai pengingat betapa mahalnya harga sebuah kedamaian.
"Kita harus belajar dari sejarah kelam di belahan dunia lain, seperti kasus di Xinjiang tahun 2017 atau kerusuhan Urumqi 2009, di mana terjadi krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai ketidakharmonisan membawa kita pada perpecahan," imbuhnya.
Meskipun terdapat berbagai klaim politik di tingkat internasional terkait isu tersebut, Hairuzaman menegaskan bahwa inti pelajarannya adalah pentingnya negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar setiap pemeluk agama.
"Melalui penguatan moderasi beragama ini, kita ingin memastikan Banten tetap menjadi daerah yang aman, sejuk, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan," pungkasnya. (Sopian)
Posting Komentar