194 Dapur MBG di Lebak Disorot, PPWI Pertanyakan Standarisasi SLHS, IPAL dan Pengawasan BGN

LEBAK, BeritaKilat.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional terus berkembang pesat di Kabupaten Lebak. Namun di balik bertambahnya jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, mulai dari standar bangunan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), standar peralatan dapur, hingga transparansi penggunaan anggaran pengawasan.

Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak, , meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan kondisi riil seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Lebak.

Menurut Abdul Kabir, berdasarkan berbagai data yang berkembang sepanjang tahun 2026, jumlah dapur MBG di Kabupaten Lebak meningkat sangat signifikan. Dari sekitar 48 dapur pada akhir tahun 2025, meningkat menjadi lebih dari 100 dapur pada awal 2026 dan mencapai sekitar 194 dapur pada pertengahan tahun 2026.

Seiring bertambahnya jumlah dapur tersebut, jumlah penerima manfaat juga meningkat hingga diperkirakan mencapai lebih dari 255 ribu orang yang terdiri dari siswa sekolah, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Program ini tentu patut diapresiasi karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh dapur yang bertambah tersebut sudah memenuhi standar yang diwajibkan BGN," kata Abdul Kabir, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak dapat diukur hanya dari jumlah dapur yang berdiri maupun jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Soroti Standar Teknis dan Juknis BGN

Abdul Kabir menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara terbuka oleh BGN.

Di antaranya terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), keberadaan IPAL, legalitas bangunan dapur, hingga penggunaan peralatan dapur yang sesuai standar keamanan pangan.

Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai dapur-dapur MBG yang belum sepenuhnya memenuhi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang ditetapkan BGN.

"Kami ingin mengetahui berapa dari sekitar 194 dapur MBG di Kabupaten Lebak yang sudah memiliki SLHS, berapa yang sudah memiliki IPAL sesuai standar, berapa yang sudah memenuhi standar bangunan dan berapa yang telah menggunakan peralatan dapur sesuai spesifikasi yang ditetapkan BGN," ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena makanan yang diproduksi setiap hari dikonsumsi oleh kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah.

Pertanyakan Anggaran Standarisasi

Abdul Kabir juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung standarisasi dapur MBG.

Ia mengacu pada berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara BGN dan DPR RI yang membahas pelaksanaan Program MBG secara nasional.

Dalam pembahasan tersebut, DPR menyoroti pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, pengawasan mutu makanan, serta kejelasan tanggung jawab pembiayaan sertifikasi dan pengawasan terhadap dapur MBG.

Selain itu, BGN juga pernah menyampaikan adanya alokasi anggaran pengawasan yang melibatkan BPOM dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG secara nasional.

"Jika memang terdapat anggaran untuk pengawasan dan standarisasi, maka publik berhak mengetahui implementasinya di daerah. Berapa yang digunakan untuk membantu pemenuhan SLHS, IPAL, pengawasan keamanan pangan, dan peningkatan standar dapur di Kabupaten Lebak," tegasnya.

Menurut Abdul Kabir, tanggung jawab pemenuhan standar tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada mitra dapur atau pemerintah daerah, karena Program MBG merupakan program nasional yang berada di bawah koordinasi BGN.

IPAL dan Higiene Sanitasi Jadi Sorotan

Persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah.

Dengan hampir 200 dapur yang beroperasi setiap hari, jumlah limbah cair, minyak jelantah, sisa makanan dan sampah organik yang dihasilkan tentu tidak sedikit.

Karena itu, keberadaan IPAL yang memenuhi standar menjadi bagian penting dalam mencegah pencemaran lingkungan.

Selain itu, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi juga menjadi instrumen utama untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi masyarakat.

"Jangan sampai yang dikejar hanya kuantitas. Program sebesar ini harus dibarengi kualitas, pengawasan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Karena yang menerima manfaat adalah anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok rentan lainnya," katanya.

Minta Transparansi Hasil Pengawasan

PPWI Kabupaten Lebak juga meminta agar hasil pengawasan yang dilakukan BGN, BPOM, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya dibuka kepada publik.

Menurut Abdul Kabir, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dari dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak.

Ia meminta BGN mempublikasikan secara berkala data jumlah dapur yang telah memenuhi standar, jumlah dapur yang masih dalam pembinaan, serta hasil evaluasi dan pengawasan yang telah dilakukan.

"Program MBG adalah program yang baik dan harus didukung bersama. Namun karena menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan ratusan ribu penerima manfaat, maka pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan publik," ujarnya.

Abdul Kabir menegaskan bahwa kritik yang disampaikan PPWI Kabupaten Lebak bukan untuk melemahkan Program MBG, melainkan sebagai bentuk dukungan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat yang aman, sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

"Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari jumlah dapur dan jumlah penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh dapur memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, sanitasi lingkungan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Di situlah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," pungkasnya.