Dana BOS PKBM di Lebak Tahun 2026 Tembus Angka Miliaran Rupiah, Puluhan Lembaga Terima Alokasi Ratusan Juta Rupiah Berikut Daftarnya

LEBAK, BeritaKilat.com – Pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kabupaten Lebak pada tahun 2026. Berdasarkan salinan dokumen yang bersumber dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, total Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan atau yang umum dikenal sebagai Dana BOS untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mencapai miliaran rupiah.

Kucuran dana tersebut disalurkan kepada puluhan PKBM yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Besaran dana yang diterima masing-masing lembaga berbeda-beda, bergantung pada jumlah warga belajar yang terdaftar pada setiap program.

Dalam skema pembiayaan tahun 2026, pemerintah menetapkan satuan biaya sebesar Rp1,3 juta per peserta didik Paket A, Rp1,5 juta per peserta didik Paket B, dan Rp1,8 juta per peserta didik Paket C. Dengan mekanisme tersebut, lembaga yang memiliki jumlah peserta didik lebih banyak memperoleh alokasi dana yang lebih besar.

Dari data yang dihimpun, sejumlah PKBM tercatat menerima dana mendekati setengah miliar rupiah. Di antaranya PKBM Amanah Bersama Agung yang memperoleh alokasi sebesar Rp489,9 juta untuk 287 warga belajar. Kemudian PKBM Wiyatabakti menerima Rp455,1 juta dengan jumlah peserta didik sebanyak 271 orang.

Selanjutnya terdapat PKBM Cahaya Insani yang mendapatkan dana sebesar Rp427,2 juta untuk 255 peserta didik, serta PKBM Harapan Bangsa yang memperoleh Rp403,2 juta bagi 244 warga belajar. Sementara PKBM Saluyu menerima alokasi sebesar Rp402,6 juta dengan jumlah peserta didik mencapai 234 orang.

Tak hanya itu, PKBM Cundamani memperoleh dana sebesar Rp394,8 juta untuk 233 warga belajar, sedangkan PKBM Pangayom menerima Rp264,6 juta dengan total 159 peserta didik. Adapun PKBM Nurul Iman mendapatkan alokasi sebesar Rp268 juta untuk 156 warga belajar.

Selain lembaga dengan jumlah peserta didik besar, terdapat pula PKBM yang memperoleh dana relatif kecil karena memiliki jumlah warga belajar terbatas. Misalnya PKBM Bina Lapas Center yang hanya memiliki dua peserta didik dan menerima dana sebesar Rp3 juta, serta PKBM Keluang Sastra Manggala Jaya dengan 10 peserta didik yang memperoleh alokasi Rp15 juta.

Daftar penerima lainnya antara lain PKBM Bina Insani, Pelangi Ilmu, Asuh Warga, Informatika Islam As-Syakirin, Dewi Sartika, Mandiri, Al-Kalam, Sahabat Insani, Bina Remaja, Putra Mandiri, Naratas, Mentari Bangsa, Bina Generasi, Al-Hidayah Mandiri, Miftahul Jannah, Cahaya Cimaja, Bina Mandiri, Nurul Iman Majid, Darussunnah Rangkasbitung, Muslim Cendikia 2, hingga Cahaya Insani.

LAMPIRAN DATA PKBM PENERIMA DANA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN 

Keterangan: Data berikut memuat jumlah peserta didik Paket A, Paket B, dan Paket C beserta total peserta dan besaran dana yang diterima masing-masing PKBM.

Ringkasan Data

Jumlah PKBM : 32 lembaga

Total Paket A : 23 peserta

Total Paket B : 1.496 peserta

Total Paket C : 2.785 peserta

Total Peserta : 4.304 peserta

Besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk sektor pendidikan nonformal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau jalur pendidikan formal. Melalui program kesetaraan, warga belajar tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan setara SD, SMP, maupun SMA.

Di sisi lain, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut juga menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Sebab dana yang bersumber dari keuangan negara itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mendukung proses pembelajaran, serta memberikan manfaat nyata bagi para warga belajar di setiap PKBM yang menerima bantuan.

Dengan total alokasi Miliaran rupiah, publik memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana tersebut, sementara pengelola lembaga berkewajiban memastikan setiap rupiah yang diterima digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. (EM-16)