Jabatan Direktur RSUD Malingping Terlalu Lama Diisi Plt, Aktivis Desak Gubernur Banten Segera Tunjuk Pejabat Definitif

Foto : Istimewa

‎LEBAK, BeritaKilat.com – Kekosongan jabatan Direktur definitif di RSUD Malingping yang telah berlangsung selama beberapa tahun menuai sorotan tajam. Hingga saat ini, posisi strategis tersebut terus berganti di tingkat Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai rawan akan konflik kepentingan dan menghambat tata kelola organisasi.

‎Aktivis lokal, Bucek, mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, untuk segera menetapkan Direktur RSUD Malingping secara definitif guna menjamin stabilitas dan profesionalisme pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

‎"Sudah bertahun-tahun jabatan Direktur RSUD Malingping hanya diisi oleh Plt yang silih berganti. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, mengapa kekosongan jabatan definitif dibiarkan berlarut-larut.Kondisi ini sangat rawan konflik kepentingan dan tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," ujar Bucek kepada awak media, Jumat (17/4/2026).

‎Bucek menambahkan bahwa penempatan Plt dalam jangka waktu yang terlalu lama menyalahi semangat efektivitas birokrasi. Ia menilai publik sudah memahami risiko-risiko non-teknis yang muncul jika sebuah instansi vital tidak dipimpin oleh pejabat tetap.

‎"Kami rasa tidak perlu menjabarkan secara detail potensi kerawanan kepentingannya karena hal itu sudah menjadi rahasia umum. Secara aturan pun, pengisian jabatan Plt tidak boleh dilakukan sembarangan atau terlalu lama. Oleh karena itu, kami meminta Bang Andra selaku Gubernur untuk segera mengisi posisi tersebut dengan pejabat definitif," tegasnya.

‎Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji, belum memberikan tanggapan terkait alasan di balik berlarutnya proses pengisian jabatan definitif di RSUD Malingping tersebut hingga berita ini diturunkan. (Dede)