JAKARTA, BeritaKilat.com - Alvin Lim, seorang advokat terkemuka dari LQ Indonesia Law Firm, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok.
Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Komisaris di perusahaan BUMN, PT Pertamina, disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Alvin Lim memprediksi bahwa Ahok setelah mengundurkan diri dari jabatan komisaris BUMN merapat ke PDIP untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI.
Dalam sebuah diskusi publik, Alvin menyatakan bahwa Ahok sering membahas isu-isu seperti pajak di Jakarta, namun tanpa memberikan solusi nyata.
"Apakah dia pernah memotong pajak atau menghilangkan pajak yang ada di Jakarta padahal dia ada wewenang? Tidak ada tuh," tegas Alvin.
Pernyataan ini menyoroti pandangan Alvin bahwa Ahok cenderung hanya mengkritik tanpa memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan.
Alvin juga menilai bahwa Ahok hanya pandai mengkritik namun tidak menawarkan solusi nyata. "Dia hanya bisa marah-marah, tapi tidak ada solusi," ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Alvin, perilaku seperti ini tidak membantu masyarakat dan hanya menambah keruwetan tanpa memberikan jalan keluar yang jelas. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masyarakat dapat dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ingin melindungi karir politik mereka sendiri.
Lebih lanjut, Alvin mengingatkan bahwa gaji yang diterima Ahok berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
"Gaji Ahok berasal dari pajak, jadi jangan asal bunyi," ujar Alvin mengingatkan dengan keras. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa pejabat publik harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan pajak yang berasal dari rakyat.
Alvin menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan terletak pada pajak itu sendiri, melainkan pada para pejabat korup yang menyalahgunakan dana pajak.
"Pajak tidak masalah, namun justru para pejabat yang korupsi yang harus diberantas," tambah Alvin. Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik.
Alvin juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya bersedia membayar pajak, namun mereka menginginkan agar pajak tersebut digunakan dengan semestinya untuk pembangunan, membantu orang miskin, dan pendidikan anak-anak.
"Kita orang Indonesia bukan gamau bayar pajak, tapi kita cuma mau pajak digunakan semestinya untuk pembangunan, orang miskin dapat bantuan, anak bisa bersekolah, agar pajak tepat sasaran," tegas Alvin Lim.
Sebagai langkah konkret, Alvin Lim mengajak Ahok untuk berdiskusi secara terbuka di stasiun televisi mengenai permasalahan pajak dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan tenteram.
"Mari kita diskusikan di stasiun TV, agar masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri solusi apa yang terbaik untuk negara ini," ajaknya.
Pernyataan Alvin Lim ini tentunya akan memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, terutama menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Diskusi publik mengenai isu pajak dan korupsi pejabat menjadi semakin relevan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pertarungan ide dan solusi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan mendatang.
Dengan semakin dekatnya pemilihan, isu-isu seperti pengelolaan pajak dan integritas pejabat publik akan menjadi sorotan utama. Alvin Lim berharap bahwa dengan membuka diskusi yang konstruktif, masyarakat dapat lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan kepentingan publik dan memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. (*/red)
