Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan dan Penggelapan, Kapolri hingga Jajaran Polda Lampung Digugat Praperadilan di PN Jakarta Selatan

 

JAKARTA SELATAN, BeritaKilat.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai menggelar sidang perdana perkara praperadilan Nomor 67/Pra.Pid/2026/PN Jkt.Sel yang diajukan oleh Wiwik Setiawati terhadap Kapolri dan sejumlah pejabat kepolisian terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana pemerasan dan/atau penggelapan, Rabu (3/6/2026).

Permohonan praperadilan tersebut diajukan menyusul diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP3) atas laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Wiwik Setiawati. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 dan/atau Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam permohonannya, Wiwik Setiawati selaku pemohon menggugat sejumlah pihak, yakni Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) cq Birowasidik Bareskrim Polri sebagai Termohon I, Kepala Kepolisian Daerah Lampung cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung sebagai Termohon II, Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur cq Satreskrim Polres Lampung Timur sebagai Termohon III, serta Kepala Kepolisian Sektor Gunung Pelindung, Lampung Timur sebagai Termohon IV.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki pemohon, perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Polsek Gunung Pelindung dan Polres Lampung Timur. Namun, melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada April 2026, penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Atas dasar kesimpulan tersebut, penyelidikan dihentikan dan diterbitkan SP3.

Tim kuasa hukum dari UJK & Partners menilai penghentian penyelidikan tersebut perlu diuji melalui mekanisme praperadilan guna memastikan seluruh proses penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, prinsip profesionalitas, serta asas akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dalam sidang perdana yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, Majelis Hakim mencatat bahwa Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV hadir dalam persidangan. Sementara itu, Termohon I belum hadir memenuhi panggilan sidang.

Majelis Hakim juga menyatakan pemeriksaan terkait legal standing para termohon yang hadir telah lengkap. Sidang perdana tersebut sekaligus menjadi agenda penetapan jadwal tahapan pemeriksaan perkara praperadilan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap Termohon I pada 18 Juni 2026. Setelah seluruh pihak hadir, proses jawab-menjawab dan pembacaan permohonan akan dilakukan secara maraton sebelum memasuki pokok perkara.

Kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa upaya hukum ini ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum atas laporan yang telah diajukan kliennya sekaligus menguji sah atau tidaknya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Praperadilan merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk menguji tindakan aparat penegak hukum, termasuk penghentian penyelidikan maupun penyidikan, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” ujar tim kuasa hukum pemohon usai persidangan.

Perkara ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik karena menyangkut pengujian terhadap penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh institusi kepolisian mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada 18 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemanggilan ulang Termohon I serta pemeriksaan kelengkapan para pihak sebelum memasuki tahapan pokok pemeriksaan permohonan praperadilan.

(Tim Redaksi)