Ketua DPD KESTI TTKKDH Pandeglang Kutuk Aksi Kekerasan Debt Collector terhadap Anggota Brimob, Serukan Penegakan Hukum Tegas

Pandeglang, BeritaKilat.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KESTI TTKKDH Kabupaten Pandeglang menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum debt collector terhadap seorang anggota Brimob Polda Banten. Peristiwa tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan karena dinilai mencederai rasa keadilan dan ketertiban hukum.

Ketua DPD KESTI TTKKDH Kabupaten Pandeglang, Surya Wijaya, S.Sos., menegaskan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dan premanisme tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, permasalahan yang berkaitan dengan penagihan utang harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan hukum, bukan dengan cara-cara intimidatif maupun kekerasan.

"Kami mengutuk keras tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector tersebut. Kami mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Surya Wijaya. Kamis, 4/06/2026 

Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah tegas sangat diperlukan guna memberikan efek jera sekaligus menjaga wibawa hukum dan keamanan di tengah masyarakat.

Selain itu, Surya mengajak seluruh anggota KESTI TTKKDH serta masyarakat luas untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing isu-isu yang belum jelas sumbernya, serta mempercayakan sepenuhnya proses penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Mari bersama-sama menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Pernyataan sikap DPD KESTI TTKKDH Kabupaten Pandeglang tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum sekaligus komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Banten.

Diharapkan, penanganan perkara ini dapat berjalan secara objektif, berkeadilan, dan transparan sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (Red)