Potret Buram Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara

JAKARTA, BeritaKilat.com – Menyikapi persoalan vonis 6 bukan penjara terhadap wartawan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara disoal Tim PH PPWI karena tidak mencerminkan rasa keadilan. Minggu 07 April 2024.

“Terkait Pututusan Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap insan pers, saya selaku PH PPWI sangat menyayangkan vonis hakim tersebut,” Ujar Ujang Kosasih SH. 

Kekecewaan PH PPWI ini lantaran  vonis 6 bulan yang dijatuhkan kepada wartawan inisial EL ini tidak terlepas dari peran penyidik yang tidak profesional dalam menangani sengketa PERS, demikian dikatakan UJK panggilan akrabnya Ujang Kosasih SH melalui saluran whatsapp-nya. 

“Gerbang pintu pidana berada di kepolisian dalam hal ini penyidik,mestinya penyidik berpedoman kepada Perkap No.14 Tahun 2012 tentang manejmen penyelidikan dan Undang-Undang Dasar 1945, bukankah Undang-Undang No.14 tahun 2018 menjadi bagian dari sejarah bangsa dan Negara Ripublik Indonesia ,untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis yang menjamin dan menghormati hak azasi manusia ?” ungkapnya. 

UJK menambahkan bahwa Undang-Undang KIP Merupakan Implementasi dari Undang Undang Dasar 1945, yang dengan tegas menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk,mencari memperoleh,memiliki,menyimpan,mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,

Dalan kasus yang menimpa rekan wartawan di kabupaten konawe sulawesi tenggara menggunakan FB ,kemudian dikenakan UU IT,

Ujang Kosasih.SH menanggapi putusan Pengadilan Negeri Unaaha,tidak terlepas dari peran oknum mafia pradilan di negeri ini  selalu bersumber  dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. 

“Ada prinsip hukum bernama"Res Judicata Pro Vritate Habitur" 

Yang artinya"putusan Hakim Harus dianggap benar" dimana putusan tersebut dijatuhkan,dengan irah-irah"Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa"

yang menjadi pertanyaan saya bagaimana jika para saksi yang di ajukan JPU diduga memberikan keterangan palsu? artinya hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu, apakah prinsip hukum"Res Judikata Pro Veritate Habetur"tetap dianggap bener? Tentu jawabannya tidak!!  

Jelas jika putusan  itu tidak didasari kasaksian yang tidak benar,maka harus diuji ditingkat banding dan kasasi, agar ada kepastian hukum bagi Terdakwa,” jelasnya. 

Ujang Kosasih menjelaskan seharusnya Pengadilan Negeri Unaaha berkaca pada putusan Aktivis Haris Azhar dan Fatia yang diputus bebas,karena pasal pencemaran nama baik pasal 27,dan pasal 45,UU/2016(UUIT) pasal 14 dan 15 UU/1/1946 Tentang peraturan pidan dan pasal 310 ayat 1 KUHP, bertentangan denga UUD 1945.

Masih dalam keterangannya, pihaknya selaku aktivis pejuang kemerdekaan Pers akan terus mengawal putusan Pengadilan Negeri Unaaha ketingkat banding dan kasasi.

“dan kami juga akan bersurat ke KY agar melakukan pengawasan serius khususnya di pengadilan Negri Unaaha,” pungkasnya. (Red)