TEMUI 3 PIMPINAN DPR RI, KORNAS KADES AMJ DORONG KEPASTIAN MASA JABATAN DAN STABILITAS DESA
JAKARTA, BeritaKilat.com — Koordinator Nasional (Kornas) Kepala Desa AMJ menemui jajaran pimpinan DPR RI dalam agenda silaturahmi, dialog, dan koordinasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Saan Mustopa, dan Ir. Sari Yuliati, M.T. Hadir pula jajaran pimpinan Kornas Kades AMJ, yakni Ketua Umum Muhadi, Sekretaris Umum Arif Fadilah, Bendahara Umum Sopwanudin, serta Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Alwin Palalo, bersama sekitar 50 perwakilan Kepala Desa AMJ dari berbagai daerah.
Dalam audiensi, Kornas menyampaikan aspirasi terkait kepastian hukum dan keberlanjutan masa jabatan kepala desa, khususnya bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2026 hingga 2029.
Kornas mendorong Pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan skema keberlanjutan masa jabatan kepala desa tanpa pelaksanaan Pilkades dalam periode tertentu, dengan batas waktu yang jelas serta tetap sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Umum Kornas Kades AMJ, Muhadi, menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan kepala desa, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, kesinambungan pembangunan, pelayanan publik, dan efisiensi anggaran.
“Kami ingin memastikan pemerintahan desa tetap stabil, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kami siap mengikuti seluruh proses dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Muhadi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik dialog yang dilakukan Kornas Kades AMJ. Ia menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan ditampung dan dibahas lebih lanjut untuk mencari jalan keluar terbaik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.
“Aspirasi ini akan kami tampung dan kemudian kita carikan jalan keluarnya, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dasco.
Kornas Kades AMJ berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi terbangunnya komunikasi yang lebih konstruktif dengan DPR RI dan pemerintah pusat guna mewujudkan pemerintahan desa yang stabil, berkelanjutan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (sopian)

Posting Komentar