Alvin Lim Dijemput Paksa Jaksa Di Luar Jadwal Sidang, Kuasa Hukum : Aparat Harus Tunduk Pada KUHAP

JAKARTA, BeritaKilat.Com – Advokat sekaligus Ketua LQ Indonesia Lawfirm dijemput paksa oleh aparat dari rumahnya oleh aparat. Penjemputan paksa ini diduga buntut dari pernyataan keras Alvin dalam aksinya kemarin didepan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung menuntut keadilan para korban investasi bodong. Rabu 29 Juni 2022.

Melalui siaran persnya kuasa hukum Alvin Lim Sukisari SH memprotes upaya paksa yang dilakukan aparat terhadap kliennya dan meminta presiden memberikan  perlindungan hukum terhadap Alvin Lim karena hal ini diduga kuat serat dengan rekayasa. 

“Dengan ini, kami  memohon perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo,Menko Polhukam, Kapolri, Kejagung, Ketua Mahkamah Agung, Komnas Ham, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial Dan Instansi Terkait. Bahwa hari ini, tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 08.00 WIB klien kami Alvin Lim, dijemput paksa oleh aparat,bahkan sampai dijemput di depan kamar tidur,” ujar Advokat Sukisari.

Adapun saat ini klien kami, lanjut Sukisari, sedang dalam perjalanan menuju PN Jakarta Selatan. Padahal pada sidang hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo dan hakim anggota Samuel Ginting dan Raden Ary Muladi, telah memutuskan persidangan akan digelar kembali pada pekan depan, hari Senin, tanggal 4 Juli 2022.

Masih kata Kuasa Hukum Alvin, penjemputan paksa terhadap seorang terdakwa seharusnya dilakukan sesuai hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yakni 4 Juli 2022, bukan sekehendak hati, penjemputan tersebut seharusnya tunduk pada Pasal 154 ayat 6 KUHAP, berbunyi :

_"Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya"_

Sedangkan pada sidang hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum, telah secara resmi menyampaikan surat keterangan sakit, dan telah diterima oleh majelis hakim di dalam persidangan.

“Dengan ini, tim Penasehat Hukum,meminta perhatian dan perlindungan hukum atas tindakan dan proses penjemputan yang tidak sesuai dengan KUHAP dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, kepada Presiden Joko Widodo,Menko Polhukam, Kapolri, Kejagung, Ketua Mahkamah Agung, KOMNAS HAM, KOMISI KEJAKSAAN, KOMISI YUDISIAL dan INSTANSI TERKAIT,” pungkasnya. (*/Red)