Dinamika Disharmoni Pimpinan Daerah: GMNI Lebak Sebut Bupati & Wabup Tak Layak Pimpin Daerah Jika Terus Berkonflik ‎

‎LEBAK, BeritaKilat.com – Ketegangan komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak baru-baru ini memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak menilai perseteruan tersebut bukan sekadar urusan pribadi, melainkan ancaman nyata bagi efektivitas tata kelola pemerintahan (good governance) di Kabupaten Lebak.

‎Sekretaris DPC GMNI Lebak, Fatur Rizal Nuralif, menegaskan bahwa prinsip effectiveness and efficiency dalam pemerintahan mewajibkan sinergi mutlak antara kepala daerah dan wakilnya. Menurutnya, konflik yang membawa sentimen pribadi hanya akan menghambat proses pengambilan keputusan strategis.

‎"Roda pemerintahan membutuhkan kerja tim, bukan panggung sindir-menyindir. Rakyat tidak boleh menjadi korban ego politik. Setiap detik yang terbuang untuk konflik personal adalah kerugian besar bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah," tegas Fatur dalam keterangan resminya.

‎GMNI menekankan bahwa dalam konsep Good Governance, keharmonisan pimpinan adalah mesin utama penggerak kebijakan. Ketidakharmonisan di tingkat atas dipastikan menciptakan stagnasi birokrasi, mengingat banyak kebijakan strategis yang membutuhkan persetujuan bersama.

‎Selain masalah efektivitas, GMNI Lebak juga menyoroti merosotnya etika publik. Penggunaan kata-kata yang menyerang ranah personal di ruang publik dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap martabat kepemimpinan.

‎"Salah satu pilar utama pemerintahan adalah profesionalisme. Rakyat membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan yang nyata, bukan untuk menonton drama politik atau 'akrobat kata-kata' yang memuakkan," lanjut Fatur.

‎DPC GMNI Lebak mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera menghentikan polemik yang tidak produktif dan kembali fokus pada visi-misi pembangunan daerah.

‎"Kami menuntut komitmen profesional mereka sebagai pelayan publik yang solutif. Alih-alih menghabiskan energi untuk inovasi, sumber daya komunikasi justru tersita untuk konflik internal. Pilihannya hanya dua: kembali bekerja secara sinergis atau akui secara terbuka jika memang sudah tidak mampu memimpin Lebak dengan martabat," tutupnya. (Dhee)