Viral Dugaan Penyimpangan RTLH di Pagintungan, Wabup Najib Instruksikan Baznas Lakukan Pemeriksaan Lapangan

Serang, BeritaKilat.com – Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas, SE, melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Pamarayan, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memberikan perhatian serius terhadap polemik program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan. Program yang bersumber dari dana Baznas Serang itu sebelumnya viral lantaran diduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam proses realisasinya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Najib menyampaikan bahwa dirinya telah meminta jajaran Baznas Serang untuk segera turun langsung ke lokasi dan melakukan pengecekan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa program bantuan RTLH merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan sesuai ketentuan, sehingga tidak boleh ada pihak yang bermain atau mengambil keuntungan pribadi.

“Tadi pagi sudah saya perintahkan Baznas untuk turun ke lapangan,” ujarnya singkat dalam live tersebut.

Najib menambahkan, Pemkab Serang tidak ingin kasus seperti ini menimbulkan spekulasi atau kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendorong agar evaluasi lapangan dilakukan secara objektif, termasuk memastikan bahwa setiap rumah penerima manfaat benar-benar mendapatkan bantuan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kami ingin semuanya jelas. Jika ada kekeliruan, kita perbaiki. Jika ada oknum yang mencoba menyimpang, tentu akan ada langkah tegas,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah warga Pagintungan sebelumnya menyuarakan keluhan terkait dugaan ketidaksesuaian antara nilai bantuan Baznas yang ditetapkan sebesar Rp25 juta per unit dengan kondisi bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar. Temuan inilah yang kemudian memicu perhatian publik hingga akhirnya menjadi viral di media sosial.

Baznas Serang dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan dalam waktu dekat. Hasil pengecekan ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Serang untuk menentukan langkah koreksi maupun penindakan selanjutnya.

Pemkab Serang menegaskan komitmennya bahwa setiap program bantuan berbasis dana umat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat. (Red)