Penjaga Alam NKRI & KOLEBBAT, Desak Gubernur Tutup Tambang PT. BHT di Pagintungan: Negara Jangan Jadi Pelayan Mafia Tambang!

Serang, BeritaKilat.com – Suara penolakan terhadap tambang milik PT. Berkah Halal Thayyib (BHT), di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Semakin menguat. Kali ini, Penjaga Alam NKRI bersama Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT) dan Kebudayaan Banten tegas menyatakan sikap: tambang tersebut harus ditutup permanen karena dianggap merusak alam, melanggar adat, dan mengkhianati amanah para pendiri bangsa. Sabtu, 04 Oktober 2025.

Ketua Umum Penjaga Alam NKRI menegaskan, tambang tidak hanya soal bisnis, tetapi juga soal penghianatan terhadap perjuangan bangsa.

“Tanah dan negara ini adalah titipan para pejuang republik yang harus dijaga, bukan dirusak oleh kepentingan segelintir pihak. Tambang bukan hanya merusak alam, tapi juga mengkhianati amanah para pendiri bangsa. Jika praktik ini terus dibiarkan, kami siap memimpin gerakan turun ke jalan bersama masyarakat,” tegasnya.

Nada serupa disuarakan oleh KOLEBBAT melalui Infokom, Ia menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur Banten dalam memberantas praktik tambang, baik legal apalagi ilegal, yang selama ini meresahkan warga.

“Kami mendesak agar Gubernur segera memerintahkan jajarannya menutup permanen tambang milik PT. BHT sesuai aspirasi masyarakat Desa Pagintungan dan warga Citeras, Lebak. Tanah adalah warisan adat dan kebudayaan, bukan untuk dihancurkan. Kami siap mengawal langkah pemerintah agar mafia tambang benar-benar ditindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Gabungan sikap tegas dari Penjaga Alam NKRI, dan KOLEBBAT bersama masyarakat memperlihatkan bahwa isu tambang di Pagintungan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga soal keberpihakan negara. Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada kepentingan pemilik modal.

Jika pemerintah tetap diam, maka sikap tersebut akan dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada mafia tambang, sekaligus pengkhianatan terhadap amanah rakyat. (Tim)