Dugaan Pungli di Taman Elektrik Tangerang: Indikasi Pemerasan Terstruktur di Jantung Pemerintahan Kota

Kota Tangerang | Beritakilat.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kecil di kawasan Taman Elektrik, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, kian menyeruak. Fakta-fakta yang dihimpun tim investigasi Beritakilat.com mengarah pada indikasi pemerasan terstruktur yang tidak hanya merugikan ekonomi pedagang, tetapi juga berpotensi masuk ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Tipikor.

Skema Setoran: Rp10–15 Ribu per Gerobak

Sejumlah pedagang mengaku kerap didatangi oknum berinisial A dan M, yang meminta setoran Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per gerobak setiap kali berjualan. Keduanya diduga tidak bertindak sendiri, melainkan berada di bawah arahan seorang atasan berinisial D.

“Diminta 10–15 ribu per gerobak. Sangat disayangkan, padahal ini di depan Masjid Raya Al-Azhom, tapi malah seperti ini,” ungkap seorang pelapor yang pernah berdagang di lokasi itu.

Lebih jauh, pedagang mengaku ada “aturan tak tertulis” berupa setoran awal Rp1,5 juta untuk pedagang baru. “Itu bukan uang keamanan atau kebersihan, murni pungli,” tegasnya.

Dampak Ekonomi Pedagang

Meski terlihat kecil, beban pungli menjadi signifikan jika dihitung kumulatif. Rata-rata pedagang berjualan 25–30 hari dalam sebulan. Dengan asumsi minimal Rp10 ribu per hari, seorang pedagang bisa kehilangan sekitar Rp300 ribu per bulan atau Rp3,6 juta per tahun.

Jika terdapat sekitar 50 pedagang aktif, maka potensi setoran ilegal yang mengalir ke oknum mencapai Rp15 juta per bulan atau lebih dari Rp180 juta per tahun. Angka ini belum termasuk pungutan setoran awal Rp1,5 juta bagi pedagang baru.

Modus Lama, Wajah Baru

Praktik pungli ini mengingatkan pada kasus serupa di Pasar Lama Kota Tangerang, yang pernah menjadi sorotan publik. Saat itu, pedagang kaki lima dipungut Rp1.000–Rp2.000 per transaksi dengan dalih iuran keamanan.

Kesamaan pola antara kasus Pasar Lama dan dugaan pungli di Taman Elektrik menunjukkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan sudah menjadi “budaya lama” yang berganti wajah dari satu lokasi ke lokasi lain.

Razia yang Mandul

Menurut informasi, pernah ada razia aparat di Taman Elektrik. Namun, kedua oknum utama berinisial A dan M berhasil bersembunyi, sehingga yang ditindak justru pedagang kecil.

“Pedagang itu sebenarnya keberatan, tapi kalau bicara risikonya diusir. Mereka bergerak berkelompok,” ungkap sumber lain.

Celah Hukum: Masuk Ranah Pidana

Praktik pungli ini sejatinya bukan hanya persoalan ketertiban, melainkan sudah masuk ranah hukum pidana.

Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa tindakan pemerasan dapat dipidana hingga 9 tahun penjara.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa penerimaan gratifikasi atau pungutan ilegal oleh pihak tertentu dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.

Suara Jhon’s Arieza Iskandar, SH

Menanggapi temuan ini, Jhon’s Arieza Iskandar, SH, Aktivis Organisasi Pers PPWI Banten Bidang Hukum dan Advokasi, menyebut praktik pungli tersebut sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang tidak bisa dibiarkan.

“Pungli di Taman Elektrik adalah gambaran lemahnya pengawasan aparat dan pemerintah daerah. Ironis sekali, di jantung pusat pemerintahan dan tepat di depan Masjid Raya Al-Azhom, pedagang kecil justru jadi korban pemalakan. Ini jelas mencoreng wibawa Pemkot Tangerang,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan sisi hukum kasus ini.

“Kalau bicara hukum, ini jelas melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata. Penyelidikan harus menyasar aktor intelektualnya, bukan hanya pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, negara wajib hadir melindungi rakyat kecil. “Kalau hal ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang mencari nafkah dengan berdagang. Jangan biarkan pungli jadi budaya,” pungkas Jhon’s Arieza.

Menanti Tindakan Tegas

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Tangerang maupun aparat kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi. Tim investigasi Beritakilat.com masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi kepada pihak terkait.

Fenomena pungli di area publik seperti Taman Elektrik menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana praktik semacam ini bisa berlangsung di jantung pusat pemerintahan kota, bahkan di depan Masjid Raya Al-Azhom, tanpa pengawasan ketat dari aparat?

Reporter : Azis

Editor : Abdul Kabir Albantani