Terkesan membeking yang berpiutang Kuasa hukum LAW FIRM UJK & PATNERS Septian Ibnu Prabowo.S.Kom Kritik Oknum Polres Tangsel berinisial "WS" Atas Laporan Model A Oknum Polres Tangsel dengan Pasal 480

 

TANGERANG, BeritaKilat.com – Sebelumnya Viral dibeberapa group What'sapp dan dibeberapa Media Online terkait oknum anggota Polres Tanggerang Selatan berinisial "WS" dilaporkan ke Propam Mabes Polri pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024.

Kronologi singkat,  pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2024, terjadi upaya penarikan kendaraan oleh jasa penagihan pihak ke 3 yang diperintahkan oleh perusahaan, Lembaga Pembiayaan (ACC Finance ) untuk mengeksekusi sepihak, 1 unit Kendaraan roda 4 / Mobil Merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi : A 1692 VBA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078788, dan Nomor Mesin : 2NRG968086 . No Kontrak kredit a/n. HUKRO MULYAMAN, atas dasar Keterlambatan membayar angsuran  ± 3 Bulan menunggak. Dimana pada saat itu kendaraan tersebut dipakai ke MALL AEON BSD Tangerang, yang bukan dikendarai oleh Debitur sendiri An: HUKRO MULYAMAN.

Menurut keterangan Kuasa Hukum dari Kantor UJK Septian Ibnu Prabowo, Karena telah terjadi perdebatan antara Debt Colletor dengan Pihak pengemudi,  demi kebaikan maka kendaraan tersebut dititipkan ke Polres Tangsel atas kesepakatan bersama Antara para pihak ke 3 Debt Colletor, Pihak ACC Finance , dan para pihak pengemudi, diterima Petugas Piket Polres Tangsel berinisial "WS" disaksikan para saksi,  kebetulan salah satu saksi dari pengemudi itu saya.

“Pada Hari Kamis, 18 April 2024, Petugas Polres Tangerang Selatan berinisial "WS" yang kebetulan yang menerima penitipan kendaraan tersebut, membuat Laporan Polisi Nomor : LP/A/09/IV/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA dengan dugaan tindak Pidana pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana sehingga seseorang berinisial "SR" yang menitipkan Kendaraan tersebut di Polres Tangsel dilaporkan dengan LP Model A,” ucap Septian.

Namun kemudian "SR" keluarga dari pengemudi, yang sebelumnya sebagai orang yang menitipkan Kendaraan, telah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Unit III Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan sabanyak 2 kali. Atas Laporan Petugas Polres Tangsel berinisial "WS" No. LP/A/09/IV/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

Menurut Septian saat dikonfirmasi, Bahwa apa yang di lakukan oleh Oknum "WS" diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia "Pasal 5 huruf H dan I." menjadi Penagih Hutang atau menjadi Pelindung Orang yang Punya Hutang, dan Menjadi Perantara/Makelar Perkara.

"Alangkah lucu dan aneh jika kendaraan yang titipkan berdasarkan kesepakatan bersama yang diterima sendiri oleh oknum Polres Tangsel berinisial "ws", berujung Laporan Model A.

Atas dasar penitipan dan peraturan tersebut kami kuasa hukum "SR" Melaporkan oknum Petugas Polres Tangsel tersebut kepada Kabid Propam Mabes Polri...

Septian Ibnu Prabowo yang saat ini juga aktif sebagai sekertaris yaperma provinsi banten memberikan pendapat dalam Pasal yang disangkakan pada Pasal 480 KUHP , unsur yang paling penting "diperoleh dari kejahatan ."

Sementara Kronologi diatas kendaraan tersebut dalam tunggakan kredit macet, jika tertunggak ± 3 bulan dibayarkan 3 angsuran masalah selesai. Kenapa justru LP Model A ???

“Seharusnya, LP Model A itu untuk oknum lembaga pembiayaan ACC FINANCE atau orang orang suruhannya, karna seringkali mereka meminta atau membebankan biaya tarik mulai dari 5 s/d 25jt kepada debiture, padahal biaya tersebut bukan menjadi tanggung jawab debitur,” tutupnya. (Red)

DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT ASET SITAAN, DIREKTUR TIPIDEKSUS DI SOMASI KORBAN INDOSURYA

 

JAKARTA, BeritaKilat.com - Para korban Indosurya yang tidak puas dengan penanganan aset sitaan melayangkan somasi ke Dirtipideksus Whis u Hermawan melalui kuasa hukumnya LQ Indonesia Lawfirm atas dugaan perbuatan melawan hukum. Aset sitaan yang raib antara lain Yacht Kapal Pesiar, serta aset 30 Juta Dollar di London yang tidak jelas sampai saat ini keberadaannya, padahal aset-aset itu dilansir dari data PPATK merupakan uang yang berasal dari para korban Indosurya. 

Advokat Alvin Lim selaku kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan "LQ secara resmi sudah menyurati Dirtipideksus meminta pertanggung jawaban mereka atas raibnya aset-aset sitaan korban Indosurya. Hal ini karena Dirtipideksus lah yang menyatakan adanya aset-aset tersebut di media. Namun, dalam putusan PN Jakarta Pusat aset-aset tersebut tidak ada. Jadi kami minta dirtipideksus sebagai pihak yang menyatakan untuk bertanggungjawab secara moril dan materil." Ujar Alvin Lim. 

Kerugian atas raibnya barang sitaan diperkirakan Triliunan rupiah. "Whisnu harus tahu bahwa aset tersebut adalah milik korban Indosurya dan dia bertanggung jawab penuh untuk kepastian keberadaan aset karena dialah pemimpin dan penyidik yang menangani kasus Koperasi Indosurya." Ucap Alvin Lim

Alvin Lim juga meminta agar kepolisian meluncurkan investigasi atas kinerja Whisnu Hermawan yang selain banyaknya aset hilang, juga para penjahat Investasi bodong yang kabur dan DPO, setelah di tetapkan sebagai tersangka. "Antara lain Suwito Ayub dari Indosurya, Andreyanto dan Samuel Liauw dari Net 89 dan Evelina Petruscha dari Wanartha, dan banyak lainnya. Sangat aneh dan janggal karena harusnya para tersangka di cekal dan di sita pasport nya bukan malah dibiarkan lepas dan bebas sehingga bisa kabur keluar negeri. Diduga ada unsur kesengajaan Whisnu lalai dalam tugas dan tumpul dalam penanganan penjahat kelas atas." 

Alvin Lim yang sudah melaporkan Whisnu ke Kadiv Propam menyatakan bahwa kepolisian tampak tidak serius memberantas oknum, "bahkan kadiv propam Syahrardiantono tidak serius dan ragu memproses, laporan pelanggaran etik malah di limpah ke Wasidik dan bukan ke Propam. Nampak sekali jelas kongkalikong internal mereka. Memalukan sekali, bagaimana POLRI mau berubah jika hal ini terus berlangsung." Tutup Alvin Lim. (*/red) 

Polsek Jasinga Ungkap Target Operasi (TO) OPS JARAN Terhadap Kasus Pencurian Sepeda Motor

Bogor, BeritaKilat.com - Rabu, 03 Mei 2024 Piket Reskrim mendapatkan laporan mengenai terjadinya pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa, 02 Mei 2024 di Kp. Ngasuh, Desa Curug Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Jasinga AKP Budi Sehabudin,.SH,.MH menjelaskan bahwa dari keterangan Yang Pihak Kepolisian Dapatkan dari Sdr. Ipan Herdiansyah melaporkan telah terjadi pencurian terhadap sepeda motornya. Dalam menanggapi kasus tersebut, korban diarahkan untuk membuat laporan polisi yang kemudian unit reskrim Polsek Jasinga melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, unit reskrim Polsek Jasinga telah berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor. Terdapat 3 (tiga) pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu berinisial R alias I, MN alias R, dan B alias Y.

Terdapat barang bukti yang berhasil diamankan ialah :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat

2. 2 (dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda

3. 1 (satu) Buah Kunci Letter T dan 5 (lima) Buah Anak Mata Kunci Letter T

4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kendaraan dari Pihak Bank BCA Multifinance

5. 1 (satu) Buah Sweater Hitam

6. 1 (satu) Buah Kaos Hitam

7. 1 (satu) Buah Celana Pendek

Saat ini para pelaku menjalani proses Hukum tindak lanjut diPolsek Jasinga untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Pelaku ditetapkan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 363 KUHPidana. (*/cut) 

Diduga Sopir Mengantuk Truk Pasir Terguling di Ciampea

Bogor, BeritaKilat.com - Akibat tidak  Kuat menahan Beban dan jalan Menurun  Mobil Dumtruck bermuatan Pasir terguling  di Warung Borong Ciampea Bogor Propinsi Jawa barat. Rabu 16 Mei 2024.

Kendaraan jenis Damtruck tersebut melaju Dari arah Leuwiliang Cibatok  menuju ke Wilayah Bogor Kota, namun akhirnya  terjungkal di Warung Borong Ciampea. dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa namun Jalan menuju bogor kota mengalami kemacetan panjang  sekira pukul 16.30Wib. 

Sakmad (45) salah seorang warga yang berada di lokasi Kejadian  mengatakan,  Mobil Dumtruck itu bermuatan Pasir yang  melaju dari arah Cibatok itu sopirnya diduga mengantuk karena tiba - tiba terguling, sehingga  membuat warga yang berada di tempat kejadian berhamburan melakukan pertolongan. 

"Kami berlari menuju jalan untuk menolong  Sopir itu, beserta beberapa kendaraan yang tersenggol yaitu satu buah pickup dan mobil angkot, tapi ga apa apa cuma rusak ringan sih," ungkap Sakmad. 

Sakmad menambahkan, Kemudian sopir Dumtruck segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diobati karena mengalami luka - luka, tidak lama kejadian Polisi Datang untuk mengurai Kendaraan dan berkordinasi dengan Pihak yang lain untuk mengevakuasi mobil tersebut. 

Saat berita ini kami turunkan Mobil sudah di evakuasi oleh satlantas Porles Bogor dan kondisi Kendaraan Kembali Normal (cut/Wan) 

RN Pro Pa-Gi Datang Ke kantor PSI, Serahkan Aspirasi dan Dukungan Masyarakat Kota Bekasi Serta Serahkan Formulir pendaftaran dari PKB Untuk Mas Kaesang

 

Jakarta, BeritaKilat.com - Setelah kurang lebih satu minggu   pengambilan formulir pendaftaran Bacalon Walkot Bekasi untuk mas Kaesang Pangarep dari PKB, akhirnya  Relawan Nasional Pro Pa-Gi mendatangi kantor DPP PSI di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.19 Jakarta Pusat, 15/5/2024

Adapun maksud dan kunjungan dari RN Pro Pa-Gi untuk  menyerahkan berkas dukungan dari beberapa ormas, LSM, juga tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan, serta formulir pendaftaran Bacalon Walkot dari DPC PKB Bekasi Kota kepada Mas Kaesang.

Rombongan  RN Pro PaGi yang di pimpin ketua Ricard Efendi Siregar dengan di dampingi oleh Sekjend : KH. Mualif ZA,Wakil ketua : Kefas Hervin Devananda alias Romo Kefas, Wakil ketua : Robert Sitorus, Wakil ketua  : Julant Tobing dan Wakil Sekretarisn Edison S., serta Ketua media dan publikasi : Maruap Sianturi   dan rombongan tersebut diterima oleh  Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Dede Prayuki,Msc alias Uki ketua DPP PSI , Baharudin A Picunang Ketua Dewan Kehormatan PSI, dan  Alan Christian Singkali Ketua DPP PSI.

Menurut Ketua Umum RN Pro Pa- Gi Ricard Efendi siregar setelah pertemuan tersebut menyampaikan kepada awak media bahwa " hari ini (Rabu,15/05) kami dari Relawan Nasional Pro Pa-Gi datang ke kantor DPP PSI untuk menyampaikan Aspirasi tokoh tokoh dan warga kota Bekasi dengan menyerahkan  surat dukungan dan permohonan Masyarakat Bekasi untuk Mas Kaesang Pangarep jadi Walikota Bekasi periode 2024-2029. Ujarnya kepada media 

Lebih Lanjut, Ricard mengatakan " Dan kami juga menyampaikan formulir pendaftaran dari PKB yang sudah diambil oleh Pro Pagi dari PKB, dan Soal Kapan pengembalian formulir tersebut akan dibicarakan dalam mekanisme Partai, dan dari hasil pertemuan tersebut,  DPP PSI sangat mengapresiasi dukungan yang dilakukan oleh Pro Pa-Gi dan masyarakat Kota Bekasi kepada mas Kaesang Pangarep, dan itu membuktikan bahwa masyarakat Kota Bekasi sangat membutuhkan pemimpin muda yang visioner, dan mampu melihat kota Bekasi secara kacamata nasional, yang berpikir akan kemajuan kota Bekasi" ungkap Richard..

Dan dalam pertemuan tersebut pihak DPP PSI yang di wakili oleh Bro Dedek Prayudi alias Uki, menyampaikan rasa terimakasih kepada Pro Pa-Gi dan masyarakat Kota Bekasi, " dan atas nama lembaga partai PSI, beliau menerima penyerahan berkas dukungan dan formulir pendaftaran ini, dan selanjutnya akan di sampaikan ke Bro Kaesang selaku Ketua Umum PSI" tutup Ricard

Dan DPP PSI sangat mengapresiasi dukungan yang dilakukan oleh RN Pro Pagi dan Masyarakat. kota bekasi kepada mas Kaesang Pangarep ..itu membuktikan masyarakat kota Bekasi sangat membutuhkan pemimpin muda yang visioner dan berpikir akan kemajuan kota Bekasi , tegas paK Dede.

Mengahiri pertemuan tersebut bro Dede menyampaikan rasa terimakasih ke ProPagi dan masyarakat Bekasi dan hasil pertemuan ini akan di sampaikan ke mas Kaesang sebagai ketua umum. (red)

Prostitusi Terselubung Diduga Marak Di Kost - Kostan Wilayah Jaura, Warga Dibuat Resah

LEBAK, BeritaKilat.com - Masyarakat Jaura RT 04/ RW 02 Desa Rangkasbitung Timur mengaku Resah dengan maraknya kost-kostan yang diduga dijadikan bisnis esek-esek atau prostitusi terselubung oleh penghuninya.

Dugaan tersebut semakin menyeruak saat Epi selalu Ketua RT 04/02 secara tak sengaja menemukan alat kontrasepsi (kondom-red) bekas pakai berserakan di area sekitar kost - kostan. 

"Saya mendapatkan laporan dari beberapa warga yang berada di sekitar kost- kostan bahwa selalu banyak kendaraan keluar masuk dan parkir di sekitar kost-kostan yang di isi oleh sejumlah wanita lajang, dan sudah beberapa kali juga kami selaku rukun warga melakukan pendataan penduduk dan menghimbau agar tidak melakukan aktifitas negatif di wilayah kami, tapi ya begitulah karena kami juga sulit membuktikan adanya prostitusi terselubung di wilayah ini jadi hanya bisa menduga - duga saja," Terang Epi Ketua RT setempat. 

Diakui Epi, selama ini warga merasa resah dengan adanya tempat kostan yang diduga dijadikan tempat prostitusi terselubung dengan memakai sistim online atau melalui sebuah aplikasi chating. 

"Kesulitannya kan karena masuk wilayah privasi orang lain yang notabene mengontrak tempat kepada pemilik yang juga warga disini, seharusnya memang ada kesadaran juga dari pemilik kostan untuk melakukan pengawasan terhadap tempat yang ia sewakan agar tidak menjadi tempat subur bagi pelaku bisnis prostitusi" Imbuhnya. 

"Kami bersama Masyarakat di sini sudah beberapa Kali  melaksanakan razia dan capek pak  jadi terkesan wilayah kami di jadikan tempat mudah bagi para wanita penghibur untuk meladeni para pelaku maksiat. kami berharap ada upaya dari  semua pihak untuk bagaimana caranya agar Prostitusi dan narkoba tidak merajalela disini," Ujarnya. 

Sementara di tempat terpisah Ketua BPD Desa Rangkasbitung Timur Rudiyanto mengatakan, tentu pihaknya merasa prihatin dengan keadaan ini, ia juga berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil secepatnya para RT/RW,Tokoh masyarakat Babinsa ,Bhabinkamtibmas Dan Kepala Desa untuk melakukan langkah Langkah penindakan. 

"Selanjutnya agar Permasalahan ini segera menjadi perhatian serius, apalagi ini kan Berbau Prostitusi, dan kami berharap agar yang punya Kontrakan atau Kos Kosan juga  Memperhatikan juga aspek Positif nya, jangan hanya Menarik Keuntungan aja tapi tidak pernah mau tau siapa Yang Ngontraknya dari mana dan Setatusnya apa, semua agar jadi Perhatian bagi semua warga Rangkasbitung timur yang punya Kontrakan dan kos kosan agar Selektif dalam menerima penyewa agar di tempat kami atau di wilayah kami tidak di jadikan ajang Prostitusi dan Narkoba,"  tutup Rudiyanto . (Gus/Res) 

Masih Datangi MA, Karyawan Polo Ralph Lauren Minta Hakim Rahmi Diganti

LEBAK, BeritaKilat.com - Ratusan karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia masih terus mendatangi Gedung Mahkamah Agung (MA) guna menuntut keadilan, pada Selasa (14/5/2024). Ini terkait sengketa merek yang kasusnya ditangani MA di tingkat peninjauan kembali (PK). Kasus itu dinilai turut berkaitan dengan nasib atau mata pencaharian mereka ke depannya.

"Karena hingga saat kami melihat belum ada tanda-tanda, jadi kita akan tetap turun ke jalan sampai Hakim Rahmi diganti," ujar perwakilan PT Polo Ralph Lauren Indonesia, Janli Sembiring kepada wartawan, di depan Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). 

Hakim Agung Rahmi Mulyati diminta diganti dalam perkara PK PT Manggala Putra Perkasa Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Fahmi Babra Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. 

Mereka meminta Rahmi diganti, lantaran hakim itu sudah memegang kasus yang sama di tingkat kasasi dan tingkat PK, sehingga dianggap memiliki konflik kepentingan. Serta, mereka meragukan independensi dan integritas Hakim Rahmi.

Adapun jika nantinya dalam perkara PK PT Manggala Putra Perkasa Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Fahmi Babra Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, majelis hakim MA memutuskan menolak PK, pihaknya bakal mencurigai putusan tersebut. 

"Kalau hakim yang memegang kasus ini memutuskan menolak PK, ini adalah putusan yang sangat janggal dan patut kita curigai. Bahwa ada mafia hukum yang bermain di sini, apabila putusan ini ditolak," tutur Janli. 

"Karena MHB tidak memiliki merek Polo ralph lauren, tapi adalah Ralph Lauren dan sudah dihapus tahun 1995. Kenapa bisa menghapus merek Polo ralph lauren dan varian-variannya yang sudah terdaftar resmi dan beroperasi selama 30 tahun lebih," imbuhnya, yang didampingi perwakilan kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm dan Quotient TV, Putra Hendra Giri.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Badan Pengawas MA, Komisi Yudisial dan KPK mengusut tiga hakim yang telah memutus PK PT Polo Ralph Lauren Indonesia Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Sebab putusan yang memenangkan MHB, tersebut dinilai bertentangan dengan dua putusan lain yakni putusan nomor 140/pdt.g/1995/PN.jkt.pst dan putusan MA nomor 3101 K/pdt/1999.

"Kita minta ke KPK, kita sudah bersurat untuk KPK segera turun untuk mengusut perkara ini, karena patut diduga kemungkinan dalam perkara ini mafia hukum itu bermain," papar Janli. 

"Karena sangat aneh, kenapa putusannya memihak MHB, sementara Mohindar tidak memiliki merek Polo Ralph Lauren, tapi adalah merek Ralph Lauren dan sudah dihapus tahun 1995," imbuhnya. (*/red) 

Pengurus Cabang IWQI Kabupaten Lebak Resmi Terbentuk

Lebak, BeritaKilat.com - Ikatan Wartawan Quotient Indonesia IWQI Dewan Pengurus Cabang DPC Kabupaten Lebak resmi terbentuk melalui aklamasi. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Dewan Pengurus Pusat IWQI nomor : 010/IWQI-DPP/SK/V-2024.

DPP IWQI yang berkedudukan di Jakarta menunjuk Agus Hidayat sebagai ketua Pengurus Cabang Kabupaten Lebak untuk selanjutnya melaksanakan visi misi organisasi pers IWQI sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumaha Tangga organisasi. 

"Sebagai pilar ke empat demokrasi yakni berperan aktif sebagai kontrol sosial pemerintahan dan perilaku pejabat serta aparat, diharapkan kehadiran IWQI di tengah - tengah masyarakat Lebak dapat menjadi agen perubahan menuju arah yang lebih baik,menyuarkan aspirasi dan sumber literasi bagi masyarakat Lebak," ujar Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani di Jakarta. 

Terpisah, Agus Hidayat Ketua IWQI terpilih yang didapuk memimpin organisasi dan berkantor sekretariat di Jalan Siliwangi, Perum Siliwangi Regency, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ini, mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan organisasi ini sebagai sarana ikhtiar dalam ikut memajukan serta dapat bermitra dengan stake holders yang ada di Kabupaten Lebak. 

"Semoga kehadiran IWQI sebagai salah satu organisasi pers di Kabupaten Lebak dapat membawa manfaat serta menambah khasanah baru dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak, berpartisipasi serta berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang untuk kemajuan masyarakat Lebak," pungkasnya. (Bah) 

POLSEK CILEUNGSI BERHASIL MENGAMANKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Bogor, BeritaKilat.com - Rabu, 14 Mei 2024, Polsek Cileungsi mencatat keberhasilan dengan berhasilnya mengamankan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam di Jalan Raya Kp. Kubang, Desa Jatisari, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra, ST,.SIK,.MH menjelaskan bahwa hasil penyelidikan  pemeriksaan dilokasi TKP Menurut kronologi kejadian, korban, seorang mahasiswa bernama Rian Hidayat (24), sedang dalam perjalanan pulang ketika dipepet oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menendang stang motor korban hingga korban terjatuh. Pelaku yang dibonceng turun dan mengancungkan senjata tajam sambil mengancam korban, memaksa korban mundur dan meninggalkan sepeda motornya. Kedua pelaku lalu kabur dengan membawa motor korban.

Mendengar teriakan korban, beberapa warga sekitar, termasuk Boim Abdul Rohman dan Indra Setiawan, segera melakukan pengejaran. Pelaku akhirnya terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga setempat. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku, yang diidentifikasi dengan inisial M.I. (18), serta menyita barang bukti berupa sepeda motor curian dan senjata tajam yang digunakan.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Wahyu Maduransyah Putra menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan kriminal yang terlibat dalam kasus ini. "Kami mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan segala kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib," ujarnya.

Pelaku saat ini telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut di Polsek Cileungsi, sementara polisi terus melakukan Penyelidikan Pendalaman serta Pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masih buron. Jelas Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu. (*/red) 

Tanggapi Pernyataan Ahok Terkait Pajak di Jakarta, Alvin Lim: Jago Kritik Tanpa Solusi

JAKARTA, BeritaKilat.com - Alvin Lim, seorang advokat terkemuka dari LQ Indonesia Law Firm, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. 

Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Komisaris di perusahaan BUMN, PT Pertamina, disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Alvin Lim memprediksi bahwa Ahok setelah mengundurkan diri dari jabatan komisaris BUMN merapat ke PDIP untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI.

Dalam sebuah diskusi publik, Alvin menyatakan bahwa Ahok sering membahas isu-isu seperti pajak di Jakarta, namun tanpa memberikan solusi nyata. 

"Apakah dia pernah memotong pajak atau menghilangkan pajak yang ada di Jakarta padahal dia ada wewenang? Tidak ada tuh," tegas Alvin. 

Pernyataan ini menyoroti pandangan Alvin bahwa Ahok cenderung hanya mengkritik tanpa memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan.

Alvin juga menilai bahwa Ahok hanya pandai mengkritik namun tidak menawarkan solusi nyata. "Dia hanya bisa marah-marah, tapi tidak ada solusi," ujarnya dengan nada tegas. 

Menurut Alvin, perilaku seperti ini tidak membantu masyarakat dan hanya menambah keruwetan tanpa memberikan jalan keluar yang jelas. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masyarakat dapat dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ingin melindungi karir politik mereka sendiri.

Lebih lanjut, Alvin mengingatkan bahwa gaji yang diterima Ahok berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. 

"Gaji Ahok berasal dari pajak, jadi jangan asal bunyi," ujar Alvin mengingatkan dengan keras. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa pejabat publik harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan pajak yang berasal dari rakyat.

Alvin menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan terletak pada pajak itu sendiri, melainkan pada para pejabat korup yang menyalahgunakan dana pajak. 

"Pajak tidak masalah, namun justru para pejabat yang korupsi yang harus diberantas," tambah Alvin. Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik.

Alvin juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya bersedia membayar pajak, namun mereka menginginkan agar pajak tersebut digunakan dengan semestinya untuk pembangunan, membantu orang miskin, dan pendidikan anak-anak. 

"Kita orang Indonesia bukan gamau bayar pajak, tapi kita cuma mau pajak digunakan semestinya untuk pembangunan, orang miskin dapat bantuan, anak bisa bersekolah, agar pajak tepat sasaran," tegas Alvin Lim.

Sebagai langkah konkret, Alvin Lim mengajak Ahok untuk berdiskusi secara terbuka di stasiun televisi mengenai permasalahan pajak dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan tenteram. 

"Mari kita diskusikan di stasiun TV, agar masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri solusi apa yang terbaik untuk negara ini," ajaknya.

Pernyataan Alvin Lim ini tentunya akan memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, terutama menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Diskusi publik mengenai isu pajak dan korupsi pejabat menjadi semakin relevan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pertarungan ide dan solusi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan mendatang.

Dengan semakin dekatnya pemilihan, isu-isu seperti pengelolaan pajak dan integritas pejabat publik akan menjadi sorotan utama. Alvin Lim berharap bahwa dengan membuka diskusi yang konstruktif, masyarakat dapat lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan kepentingan publik dan memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. (*/red)