Sekolah Rakyat Terancam Molor, Menteri PU Sebut Proyek Setengah Mangkrak

Jakarta, BeritaKilat.com - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melontarkan pernyataan keras terkait progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang hingga kini dinilai jauh dari target. Bahkan, Dody menyebut proyek tersebut sudah masuk kategori “setengah mangkrak” akibat rendahnya realisasi pembangunan dan dugaan adanya praktik tidak terpuji di internal kementeriannya.

Dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah siap digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

“Teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” ujar Dody.

Pernyataan itu memunculkan sorotan publik karena mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek strategis pendidikan tersebut. Namun hingga kini, Dody belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan pelanggaran ataupun pihak-pihak yang dimaksud.

Dody mengaku sejak awal dirinya telah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan pembangunan. Akan tetapi, instruksi tersebut disebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya sehingga berbagai persoalan teknis baru ditangani setelah proyek mengalami keterlambatan signifikan.

Menurutnya, hambatan di lapangan seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak Januari hingga Februari 2026. Keterlambatan penanganan akhirnya membuat progres pembangunan tertinggal jauh dari jadwal.

Sebagai bentuk evaluasi, Dody mengungkapkan telah mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Perombakan dilakukan mulai dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai untuk mempercepat penyelesaian proyek.

“Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” tegasnya.

Ironisnya, Dody juga menemukan sejumlah kontrak pembangunan yang jadwal penyelesaiannya justru melewati target masuk tahun ajaran baru. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.

“Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi ada kontrak yang selesai di Juli, bahkan ada yang Oktober,” ungkap Dody.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan proyek dan pengawasan internal dalam pembangunan program yang digadang-gadang menjadi bagian penting pemerataan akses pendidikan nasional.

Data Kementerian PU menunjukkan dari total 93 Sekolah Rakyat yang dibangun, masih terdapat sejumlah daerah dengan progres paling rendah, antara lain Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Meski demikian, Dody tetap optimistis sebanyak 88 sekolah dapat selesai pada Juni 2026. Namun publik kini menanti pembuktian konkret di lapangan, mengingat waktu pengerjaan tersisa sangat singkat sementara progres pembangunan masih tertinggal cukup jauh.

Polemik ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa proyek pendidikan nasional tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga pengawasan ketat, integritas aparatur, dan manajemen proyek yang profesional agar tidak berujung menjadi beban negara maupun mengecewakan masyarakat.(wal)