Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, BGN Klaim Program Tetap Optimal

Jakarta, BeritaKilat.com - Pemerintah resmi memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 sebesar Rp67 triliun. Anggaran yang semula mencapai Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara.

Meski mengalami pemangkasan anggaran besar, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya mengikuti arahan pemerintah terkait penguatan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pemangkasan anggaran tersebut disebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pengelolaan dana program strategis nasional lebih efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah menyatakan penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada pengurangan belanja operasional, bukan memangkas manfaat utama program bagi masyarakat.

Data pemerintah mencatat hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun dengan cakupan sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara hingga 24 Mei 2026, jumlah penerima manfaat diklaim meningkat menjadi sekitar 62,4 juta orang dengan dukungan 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Nanik menegaskan koordinasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan BGN berjalan baik demi menjaga keberlanjutan program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Namun di tengah klaim efisiensi tersebut, sejumlah pengamat menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun tetap memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas, pengawasan, serta keberlanjutan program MBG dalam jangka panjang.

Publik juga mulai menyoroti besarnya anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah di tengah tekanan ekonomi nasional, ancaman PHK, serta kebutuhan pembiayaan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu membuka secara rinci komponen anggaran yang dipangkas agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan gizi kepada penerima manfaat.

BGN sendiri menegaskan efisiensi bukan berarti pengurangan komitmen pemerintah terhadap program MBG, melainkan langkah untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan di lapangan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program,” tutup Nanik. (Wal)