Prabowo Lantik Enam Pejabat Strategis di Istana Negara, Dari Menteri hingga Penasihat Presiden

Jakarta, BeritaKilat.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mengukuhkan sejumlah tokoh untuk mengisi jabatan strategis dalam pemerintahannya, Senin (27/4/2026). Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis hingga tenaga profesional yang dipercaya membantu jalannya pemerintahan.

Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden terkait pengangkatan para pejabat tersebut.

Selanjutnya, Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik. Dalam sumpahnya, para pejabat berkomitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku, serta mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah negara.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula jajaran menteri kabinet, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah nama menempati posisi penting, di antaranya Hasan Nasbi yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, serta Abdul Kadir Karding yang dipercaya memimpin Badan Karantina Indonesia.

Adapun daftar lengkap pejabat yang dilantik Presiden pada kesempatan tersebut adalah sebagai berikut:

Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan

Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi

Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah Presiden dalam memperkuat struktur pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program-program nasional ke depan. (Red)