Apa Dasar Hukum Pemerintah Membuat Kebijakan Pembelian BBM Harus Menggunakan Aplikasi My Pertamina

 

LEBAK, BeritaKilat.Com - Ketua umum FORUM IKATAN LPK INDONESIA (ILI) UJANG KOSASIH.S.H. mempertanyakan dasar hukum dan regulasi pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian BBM jenis pertalit dan solar serta pembelian Migor harus menggunakan Mypertamina dan aplikasi pedulilidungi.

 

UJANG KOSASIH.S.H menyayangkan kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan peraturan yang menyulitkan masyarakat, menurut UJANGKOSADIH. tidak semua masyarakat indonesia punya HP android terutama emak-emak dan para supir truk sehingga akan menyulitkan masyarakat.

 

“Pemerintah harus mengkaji ulang rencana ini karena tidak semua masyarakat punya HP android dan kahawatir ada dampak yang dapat meresahkan masyarakat karena sangat menyulitkan,” ungkapnya.

 

Masih dalam keterangan Ujang Kosasih, bahwa kebijakan pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang No.8 thn 1999 Tentang perlindungan konsumen, sebagai mana yang dimaksud pada pasal 15. pelaku usaha dalam menawarkan barang /atau jasa dilarang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik psikis maupun fisik terhadap konsumen,menurut ketua umum ikatan LPK indonesia ini, dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut yang mengharuskan konsumen menggunakan aplikasi My pertamina berpotensi  menimbulkan pertengkaran antara konsumen dan petugas SPBU.

 

“Bagi konsumen yang tidak punya aplikasi My pertamina tidak akan dilayani oleh petugas SPBU,dan itu menghambat aktifitas maysarakat yang akan pepergian atau bekerja,” Imbuhnya.

 

UJANG KOSASIH.S.H berencana akan melakukan aksi besar besaran dengan melibatkan anggota LPKSM di seluruh indonedia, jika kebijakan tersebut tidak dilandasi regulasi dan dasar hukumnya. Pria Asal Lebak Banten ini dikenal selaku penggiat perlindunga konsumen diseluruh indonesia, dan gemar mensosialisasikan undang-undang No.8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen. (Red)