Proyek Jalan Desa Amburadul, ini Kata Ketua Forum LSM Lebak

Lebak, Beritakilat.Com - Terkait kegiatan pembangunan jalan Desa Sobang yang sedang dikerjakan oleh CV Meyda Karya sepanjang 1000 meter yang menghubungkan jalan Cirendeu – Kampung Cigaclung  berlokasi di Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak dengan anggaran Rp. 494.000.000,-  bersumber dari APBD Kabupaten Lebak, diduga tidak sesuai Spesifikasi kontruksi disoal Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lebak. 

Proyek pekerjaan yang menelan anggaran hampir setengah milyar rupiah ini menurut Ketua Forum LSM Lebak Yayat Ruyatna serat dengan dugaan markup anggaran dan berpotensi merugikan keuangan negara. 

"Mestinya ada tim pengawas yang mengawal proyek tersebut, terlebih lebih konsultannya harus bekerja dan tegas jangan hanya bisa membuat RAB dan SPEK tanpa ada pengawasan yang aktif, kebanyakan kolsultan hanya membuat RAB dan Gambar atau Spek tanpa melakukan pengawasan sehingga hasil pekerjaan proyek tersebut kusang maksimal bahkan asal asalan, padahal konsultan dibayar cukup mahal lho, sehabat apapun perencanaan sebagus apapun Gambar dan Spek tanpa ada pengawasan pekerjaan yang ketat, tetap saja hasilnya Takan maksimal," ungkap Yayat.

Sementara itu Kabid Pemberdayaan masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) Suparman mengatakan, pihaknya memang belum memantau semua kegiatan proyek karena terkendala berbagai hal yang berkaitan dengan tekhnis. 

"Sebenarnya sudah ada konsultan dan kordinator yang ditunjuk oleh pihak ketiga untuk memberikan keterangan kepada LSM atau wartawan yang datang, tetapi saya kurang tau kalau dilapangan ternyata mereka tidak ada," ucap Parman.

Terpisah, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak Abdul Kabir berpendapat, seharusnya semua komponen yang menjadi leading sektor kegiatan ini ikut mengawasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Daerah (APBD) karena kegiatan ini sudah direncanakan sebelumnya dan masuk dalam RPJM Kabupaten. 

"Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan, jalankan aja prosedur dan tupoksi mereka di dinas terkait. DPMD sesuai porsinya PUPR juga sesuai tupoksinya serta konsultan, saya kira pasti beres semua tanpa ada kendala," pungkasnya. 

(Red)