Tanggapi Pernyataan Ahok Terkait Pajak di Jakarta, Alvin Lim: Jago Kritik Tanpa Solusi

JAKARTA, BeritaKilat.com - Alvin Lim, seorang advokat terkemuka dari LQ Indonesia Law Firm, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. 

Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Komisaris di perusahaan BUMN, PT Pertamina, disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Alvin Lim memprediksi bahwa Ahok setelah mengundurkan diri dari jabatan komisaris BUMN merapat ke PDIP untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI.

Dalam sebuah diskusi publik, Alvin menyatakan bahwa Ahok sering membahas isu-isu seperti pajak di Jakarta, namun tanpa memberikan solusi nyata. 

"Apakah dia pernah memotong pajak atau menghilangkan pajak yang ada di Jakarta padahal dia ada wewenang? Tidak ada tuh," tegas Alvin. 

Pernyataan ini menyoroti pandangan Alvin bahwa Ahok cenderung hanya mengkritik tanpa memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan.

Alvin juga menilai bahwa Ahok hanya pandai mengkritik namun tidak menawarkan solusi nyata. "Dia hanya bisa marah-marah, tapi tidak ada solusi," ujarnya dengan nada tegas. 

Menurut Alvin, perilaku seperti ini tidak membantu masyarakat dan hanya menambah keruwetan tanpa memberikan jalan keluar yang jelas. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masyarakat dapat dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ingin melindungi karir politik mereka sendiri.

Lebih lanjut, Alvin mengingatkan bahwa gaji yang diterima Ahok berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. 

"Gaji Ahok berasal dari pajak, jadi jangan asal bunyi," ujar Alvin mengingatkan dengan keras. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa pejabat publik harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan pajak yang berasal dari rakyat.

Alvin menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan terletak pada pajak itu sendiri, melainkan pada para pejabat korup yang menyalahgunakan dana pajak. 

"Pajak tidak masalah, namun justru para pejabat yang korupsi yang harus diberantas," tambah Alvin. Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik.

Alvin juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya bersedia membayar pajak, namun mereka menginginkan agar pajak tersebut digunakan dengan semestinya untuk pembangunan, membantu orang miskin, dan pendidikan anak-anak. 

"Kita orang Indonesia bukan gamau bayar pajak, tapi kita cuma mau pajak digunakan semestinya untuk pembangunan, orang miskin dapat bantuan, anak bisa bersekolah, agar pajak tepat sasaran," tegas Alvin Lim.

Sebagai langkah konkret, Alvin Lim mengajak Ahok untuk berdiskusi secara terbuka di stasiun televisi mengenai permasalahan pajak dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan tenteram. 

"Mari kita diskusikan di stasiun TV, agar masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri solusi apa yang terbaik untuk negara ini," ajaknya.

Pernyataan Alvin Lim ini tentunya akan memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, terutama menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Diskusi publik mengenai isu pajak dan korupsi pejabat menjadi semakin relevan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pertarungan ide dan solusi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan mendatang.

Dengan semakin dekatnya pemilihan, isu-isu seperti pengelolaan pajak dan integritas pejabat publik akan menjadi sorotan utama. Alvin Lim berharap bahwa dengan membuka diskusi yang konstruktif, masyarakat dapat lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan kepentingan publik dan memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. (*/red) 

KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN LAMBAT, LQ INDONESIA LAWFIRM ADUKAN KE OMBUDSMAN DAN DPR

JAKARTA, BeritaKilat.com - Kecewa dengan Pelayan Publik Kementerian ATR/BPN, LQ Indonesia Law Firm mengadukan Kementrian ATR/BPN kepada  Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI. LQ Indonesia Law Firm mendatangi Kementrian ATR/BPN pada hari ini 8 Mei 2024, mempertanyakan surat audiensi mereka yang dikirim pada tanggal 22 April 2024 terkait penyerobotan tanah yang dialami Prof Ing Mokoginta di Kota Kotamobagu yang mana tersangkanya adalah Oknum BPN di daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ketika pihak LQ Indonesia Law Firm mempertanyakan surat permohonan audiensi, pihak Kementrian ATR/BPN hanya merespon dengan mengatakan bahwa surat dalam proses, namun tidak dijelaskan secara detail dan rinci seperti apa proses yang dimaksud.

Advokat Franziska,S.H. dalam keterangannya di media menyatakan bahwa "atas  ketidakjelasan oleh Kementrian ATR/BPN  terhadap surat permohonan audiensi yang kami kirimkan  pada tanggal 22 April 2024, maka kami membuat aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi II DPR atas pelayanan publik buruk yang dilakukan Kementrian ATR/BPN " ujar Siska

" Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (3) UU nomor 25 tentang pelayanan publik yang berisikan dalam 14 hari sejak surat diterima, pihak instansi yang bersangkutan harus memberi respon ataupun jawaban terhadap pengaduan,padahal surat diterima pada tanggal 23 April harusnya paling lambat tanggal 7 mei, surat kami mendapatkan respon ataupun jawaban namun faktanya kami tidak mendapatkan apa-apa selain ketidakpastian " tambah Siska

" Kami berharap Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga pengawas pelayanan publik dan Komisi II DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah memanggil dan memberikan catatan terhadap kinerja pelayanan publik yang buruk Kementrian ATR/BPN, hal hal yang menyangkut pelayanan publik harus ditata dengan baik, siapa siapa yang tidak bisa melaksanakan pelayanan publik dengan baik langsung ditindak saja" imbuh Siska

"Urgensi surat permohonan kami terhadap kementrian ATR/BPN itu kan karena sementara tersangka tunggal dalam perkara klien kami prof ing Mokoginta adalah Michael Waas yang merupakan oknum pegawai kementrian ATR/BPN, kami hanya ingin mengingatkan pak AHY yang terhormat dalam memberantas mafia tanah berantas dulu tikus tikus dalam kementrian ini, jangan hanya melihat keluar lihat juga dalaman kementrian yang bapak pimpin" tambahnya

" Sangat riskan sebenarnya saya saja deornag Guru Besar saja bisa menjadi korban mafia tanah bagiamanalagi masyarakat kaum proletar, bisa jadi bulan bulanan mafia tanah. Maka saya sangat berharap Ombudsman dan Komisi II DPR RI ikut serta membantu klien kami secara khusus dalam mencari keadilannya " ujar prof ing Mokoginta

" Bahwa kami meyakini Ombudsman dan Komisi II DPR RI akan menindak tegas kementrian ATR/BPN yang telah melakukan pelayanan publik buruk dan kami berharap cukup kami saja yang mendapatkan pelayanan seperti ini " tutup siskaLQ Indonesia Law Firm mendatangi Kementrian ATR/BPN pada hari ini 8 Mei 2024, mempertanyakan surat audiensi mereka yang dikirim pada tanggal 22 April 2024 terkait penyerobotan tanah yang dialami Prof Ing Mokoginta di Kota Kotamobagu yang mana tersangkanya adalah Oknum BPN di daerah Provinsi Sulawesi Utara.

LQ Indonesia Lawfirm sendiri berkantor pusat di Karawaci, Tangerang dengan Nomor Hotline 0817-4890-999 dan memiliki cabang di Jakarta Barat dengan Nomor Hotline 08111-534489.

Jadi Pengajar di Acara Training Kecerdasan Keuangan, Alvin Lim Tegaskan Investasi Options Lebih Baik Daripada Saham

 

JAKARTA, BeritaKilat.com - Acara Training Options Batch 2 yang diselenggarakan oleh Financial Quotient Indonesia memasuki hari kedua dengan penuh semangat dan antusiasme. Berlokasi di Novotel Tangerang, peserta-peserta dipandu dalam diskusi yang mendalam mengenai options, mulai dari dasar hingga aspek yang lebih kompleks.

Adapun pada hari kedua Training Options kembali memfasilitasi para peserta dengan makanan yang disediakan secara gratis bagi para peserta. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam suasana yang santai.

Pemaparan dari LQ Indonesia LawFirm menjadi salah satu sorotan menarik dalam acara ini. Para peserta diajak untuk mengenal lebih jauh berbagai layanan yang ditawarkan oleh LQ Indonesia LawFirm, yang membuka wawasan tentang keterkaitan antara hukum dan keuangan dalam skala yang lebih luas. 

Alvin Lim memberikan pemaparan mengenai dasar-dasar pengetahuan options. Dengan kekayaan pengalaman dalam industri keuangan, Alvin Lim memberikan wawasan tentang pentingnya options sebagai alternatif investasi. 

"Mengapa kita harus memilih options daripada saham? Options memungkinkan kita untuk terlibat dalam pasar dengan modal yang lebih rendah daripada membeli saham secara langsung." Ujarnya saat mengajar.

Dalam paparannya, Alvin Lim juga memaparkan kekurangan dari investasi ini, bahwa options memiliki risiko yang lebih terbatas dibandingkan dengan investasi langsung di saham. Hal ini menjadikan options sebagai pilihan yang menarik, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal.

Dengan pengalaman panjangnya dalam industri keuangan, serta pengalaman sebagai Vice Presiden di salah satu bank di Amerika, Alvin Lim memahami betapa pentingnya memiliki pemahaman yang kokoh tentang konsep-konsep keuangan bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa training kecerdasan keuangan tidak hanya berkaitan dengan menghasilkan uang semata, melainkan juga tentang kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan guna meraih tujuan yang lebih besar.

"Dalam situasi finansial yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, saya ingin memberikan akses kepada banyak orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna menghadapi tantangan tersebut," tambah Lim.

Financial Quotient Indonesia, sebagai penyelenggara acara, berkomitmen untuk terus memperluas pengetahuan dan wawasan peserta tentang dunia keuangan. Acara seperti Training Options tidak hanya menjadi wadah untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi ide, pengalaman, dan inspirasi di antara para peserta.

Bagi Anda yang tertarik dengan training kecerdasan finansial, dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang acara-acara lain dari Financial Quotient Indonesia, Anda dapat mengunjungi media sosial resmi Financial Quotient di Instagram @fqindonesia atau TikTok @fqindo. (*/red) 

Alvin Lim Bongkar Cara Licik Oknum Tipideksus Dalam Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

 

JAKARTA, BeritaKilat.com – Dalam rangka memberikan klarifikasi terkait kasus yang melibatkan kliennya, Panji Gumilang, Alvin Lim melalui podcast Quotient TV di Youtube  menegaskan beberapa poin penting.

Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas tuduhan penistaan agama. Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak mendukung atau membela tindakan penistaan agama tersebut. Namun, kami ingin memusatkan perhatian pada fakta bahwa Panji Gumilang juga dihadapkan pada tuduhan tindak pidana pencucian uang yang merupakan laporan polisi kedua terhadapnya.

"Di dalam laporan TPPU panji gak salah, karena dia tidak pernah mencuci uang" ujar Alvin Lim.

Kami memahami bahwa ada ketidakjelasan terkait tuduhan dalam laporan TPPU terhadap Panji Gumilang. Dalam hal ini, kami ingin menyoroti bahwa kami memiliki bukti dari surat P19, yang merupakan dokumen yang diberikan oleh kejaksaan terkait tipideksus. Dalam laporan TPPU, kami yakin bahwa Panji Gumilang tidak bersalah karena tidak pernah terlibat dalam tindakan pencucian uang.

Perlu dicatat bahwa hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka resmi dari pihak kepolisian. Menurut Alvin Lim, Panji Gumilang telah diperlakukan seolah-olah ia adalah seorang teroris, padahal belum ada keterangan dari saksi dan ahli, serta belum ada bukti petunjuk yang diterima jaksa.

Menurut penilaian jaksa, terdapat kekurangan bukti dalam kasus ini. Karena hal tersebut, Alvin Lim berharap bahwa proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, dan bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Bergabunglah dengan Quotient TV: Jadilah Narasumber di Podcast Kami! 

Quotient TV adalah media online yang menawarkan jasa publikasi berita seputar dunia hukum melalui program podcast. Quotient TV membuka pintu bagi Anda untuk berpartisipasi dalam pengkajian ulang isu-isu hukum yang penting, dan Anda dapat berbicara tanpa filter, tanpa pengecualian. Kami memberikan panggung kepada semua pihak untuk merobek tirai dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. 

Bagaimana Anda Dapat Bergabung? 

Sangat mudah! Jika Anda memiliki wawasan atau pengalaman dalam bidang hukum dan ingin berkontribusi dalam podcast kami, hubungi hotline kami di: 📞 0811-164-489 

Apa yang Anda Dapatkan? 

 

* Platform yang Luas: Jangkauan kami mencakup audiens yang luas, memberikan kesempatan bagi Anda untuk berbagi pandangan Anda dengan banyak orang. 

 

* Pengakuan: Dalam podcast Quontient TV, Anda akan menemukan ruang untuk bersuara tanpa dibatasi, di mana pengalaman Anda dihargai dan pandangan Anda diakui. 

 

* Berbagi Pengetahuan: Berkontribusi dalam diskusi bersama Alvin Lim membuka peluang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda dengan profesional. 

 

Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari diskusi yang penting tentang hukum!  #QuotientTV #HukumYangSebenarnya #MengungkapKebenaran. (*/Red)

 

Kerugian Tak Kunjung Dibayarkan, Kuasa Hukum Korban Investasi Bodong DNA Pro Buatkan Surat Terbuka

JAKARTA, BeritaKilat.com - Dalam sebuah episode terbaru podcast Quotient TV, La Ode Surya Alirman, seorang advokat yang juga merupakan bagian dari LQ Indonesia Law Firm, mengangkat isu yang penting dan mendesak terkait kasus investasi bodong DNA Pro.

Kasus ini telah mengemuka selama lebih dari satu tahun, dan meskipun putusannya telah dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, proses penyelesaiannya masih jauh dari kata rampung. La Ode Surya Alirman menyampaikan keheranannya karena hingga saat ini belum ada pembagian aset kepada korban atas kerugian yang mereka derita, sesuai dengan hasil putusan pengadilan.

Sebagaimana diungkapkan La Ode Surya Alirman, proses pelelangan aset telah dilakukan pada bulan Oktober 2023. Namun, keterlambatan dalam penyelesaian kasus ini mengundang keprihatinan, terutama bagi para korban yang telah menantikan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

Dalam upaya untuk menggalang dukungan dan mengajak para korban untuk bersuara, La Ode Surya Alirman mengajak mereka untuk menyuarakan aspirasi mereka agar hasil tindak pidana serta sitaan aset DNA Pro segera dibayarkan. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan keadilan kepada para korban.

Tak hanya itu, La Ode Surya Alirman juga mengambil langkah konkret dengan menyampaikan surat terbuka kepada Kejaksaan Negeri Bandung. Dalam surat tersebut, ia menyoroti perlunya peninjauan kembali proses eksekusi pencairan aset dalam kasus DNA Pro. Dengan tegas, ia memohon agar pihak berwenang segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa korban mendapatkan hak mereka.

"Tolong pak, ditinjau kembali, proses eksekusi pencairan terhadap aset aset sitaan kasus dna pro" tegasnya.

Kasus investasi bodong dna pro bukanlah hal yang sepele. Dampaknya telah dirasakan secara luas oleh para korbannya, dan penyelesaiannya yang lambat hanya menambah penderitaan bagi para korban. Oleh karena itu, upaya La Ode Surya Alirman untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus ini patut diapresiasi.

Diharapkan, dengan adanya desakan dan tindakan keras seperti yang dilakukan oleh La Ode Surya Alirman, pihak berwenang akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil dan transparan. Keadilan haruslah menjadi prioritas utama, dan para korban investasi bodong DNA Pro tidak boleh terus menderita akibat dari kegagalan sistem hukum. (*/red)