Pengadaan Banpem Simenulis 2026 Disoal, Diduga Ada Praktik Monopoli dan Pengondisian Penyedia
Gambar Ilustrasi
PANDEGLANG, BeritaKilat.com - Pengadaan Bantuan Pemerintah (Banpem) "Simenulis" tahun 2026 disorot tajam menyusul munculnya dugaan praktik monopoli, pengondisian penyedia, serta pelanggaran prosedur dalam sistem Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik tersebut diduga melibatkan seorang koordinator berinisial M bersama oknum pejabat dinas pendidikan berinisial N. Keduanya disinyalir menggandeng sejumlah perusahaan penyedia tertentu, di antaranya Tiga Serangkai, Permata Jahra, dan Gramedia, untuk memonopoli pengadaan barang.
Tidak hanya di tingkat dinas, pola pengondisian ini juga diduga melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), hingga operator sekolah. Mereka ditengarai berperan mengarahkan pihak sekolah agar hanya berbelanja kepada penyedia yang telah ditentukan.
Untuk melancarkan skema tersebut, para kepala sekolah diduga mendapat iming-iming fasilitas wisata. Salah satu kegiatan yang disebut telah terlaksana adalah perjalanan wisata bersama ke kawasan Baduy.
Selain dugaan pengondisian, tata cara pemesanan barang juga disinyalir menyalahi aturan. Para oknum diduga menarik data pesanan sekolah secara luring (offline) terlebih dahulu—sebuah praktik yang dilarang karena seluruh transaksi pengadaan wajib diproses secara resmi melalui sistem daring SIPLah.
Penelusuran di lapangan menunjukkan pengiriman barang mulai berlangsung pada akhir Oktober 2026. Salah satu penyedia, Gramedia, tercatat mulai mendistribusikan barang sejak 23 Oktober 2026. Namun, dalam penelusuran lanjutan pada 29 Oktober 2026, ditemukan sejumlah sekolah yang sebenarnya belum melakukan pemesanan daring (online) di sistem SIPLah, tetapi sudah menerima kiriman barang dari pihak penyedia tersebut.
Situasi sempat mengalami kendala ketika beberapa penyedia lain dan wilayah kecamatan kehabisan stok barang. Alih-alih membuka peluang bagi penyedia lain secara bebas, pesanan tersebut justru segera dialihkan ke Gramedia dan langsung dikirim secara massal, meski proses administrasi daring di tingkat sekolah belum rampung.
Praktik ini dinilai merampas kemandirian para kepala sekolah dasar (SD) dalam memilih penyedia sesuai kebutuhan dan kualitas terbaik, sekaligus menutup kesempatan usaha yang adil bagi penyedia lain di luar lingkaran koordinator.
Atas temuan ini, praktik pengondisian tersebut didesak untuk segera dihentikan. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pihak pengusaha, koordinator lapangan, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga para kepala sekolah.
Jika terbukti melanggar hukum, para pelaku diharapkan mendapat sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penjatuhan sanksi administratif berupa pemblokiran (blacklist) terhadap perusahaan penyedia agar tidak lagi dapat beroperasi di ekosistem pengadaan sekolah. (Red/Tim)

Posting Komentar