Polda Banten Tidak Hadir dalam Sidang Praperadilan, Wilson Lalengke: Jangan Biarkan Hukum Menjadi Alat Kekuasaan
Serang, BeritaKilat.com – Ketidakhadiran Polda Banten selaku Termohon dalam persidangan praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang menuai keprihatinan dari Tim Penasihat Hukum (PH) Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners. Tim kuasa hukum tersangka berinisial J tersebut mempertanyakan sikap penyidik Polda Banten yang tidak menghadiri persidangan, meskipun berdasarkan informasi yang diterima, pihak pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut.
Bagi Tim PH, ketidakhadiran aparat kepolisian dalam proses pengujian hukum terhadap tindakan penyidiknya sendiri bukan persoalan sepele. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai komitmen institusi penegak hukum dalam menghormati lembaga peradilan dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
“Praperadilan merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan sesuai ruang lingkup serta ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, keikutsertaan aparat sebagai pihak Termohon merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap mekanisme kontrol yudisial,” tegas Advokat Ujang Kosasih, S.H. usai menghadiri Prapid pada Senin, 16 November 2026.
Perkara ini bermula pada 26 Oktober 2026, ketika J dipanggil penyidik Polda Banten untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan kegiatan lelang arisan. Namun, berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan Tim PH, pada hari yang sama klien mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan kemudian ditahan.
Tim PH mempersoalkan prosedur tersebut. Berdasarkan informasi dan dokumen yang mereka miliki, sebelum pemanggilan tanggal 26 Oktober 2026, J belum pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun dalam kapasitas lainnya terkait perkara tersebut.
Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah penetapan tersangka telah memenuhi persyaratan hukum? Apakah penyidik telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum? Apakah hak tersangka untuk memberikan keterangan dan memperoleh perlindungan hukum telah dihormati? Apakah penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan prosedur serta alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan?
Seluruh pertanyaan tersebut, menurut Tim PH, harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berlandaskan hukum. “Penetapan tersangka dan penahanan bukan semata-mata berdasarkan penilaian sepihak aparat penyidik,” tambah Ujang Kosasih.
Menanggapi persoalan tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi mengabaikan hak-hak warga negara. Menurutnya, kepolisian memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas.
"Polisi adalah pelayan masyarakat dan penegak hukum, bukan penguasa atas kehidupan warga negara. Setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan konstitusional. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, atau merampas hak-hak masyarakat," tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan bahwa praperadilan tidak sepatutnya dipandang sebagai ancaman atau bentuk perlawanan terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan sarana untuk memastikan bahwa aparat tetap berada dalam koridor hukum.
"Jika penyidik merasa seluruh tindakannya sudah benar, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari pengujian di pengadilan. Hadir dalam persidangan merupakan bentuk tanggung jawab institusional sekaligus penghormatan terhadap supremasi hukum," ujarnya.
Wilson Lalengke juga mengingatkan agar prinsip _equality before the law_ atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum benar-benar diwujudkan. Hukum tidak boleh hanya keras terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan aparat yang memiliki kekuasaan.
Dalam perspektif filsafat hukum, pemikiran Aristoteles (384-322 SM) mengenai keadilan distributif dan korektif mengajarkan bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan yang adil sesuai hak dan kedudukannya. Sementara itu, Immanuel Kant (1724-1804) menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar objek untuk mencapai kepentingan tertentu.
Pemikiran tersebut relevan dengan prinsip bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekalipun tetap merupakan manusia yang memiliki martabat, hak asasi, dan hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.
Filsuf hukum John Locke (1632-1794) juga menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan dijalankan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kekuasaan yang tidak terkendali justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.
Karena itu, Wilson Lalengke menilai bahwa integritas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi juga dari kemampuannya menghormati prosedur, menjunjung hak asasi manusia, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan di hadapan hukum.
Tim PH Ujang Kosasih, S.H. & Partners menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut secara profesional dan konstitusional. Mereka meminta Pengadilan Negeri Serang melanjutkan pemeriksaan praperadilan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta mempertimbangkan konsekuensi hukum dari ketidakhadiran Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tim PH juga berharap Kapolda Banten memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara ini dan memastikan seluruh jajaran penyidik bekerja secara profesional, transparan, serta tidak melampaui kewenangannya.
Wilson Lalengke turut mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan tersebut.
"Supremasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus menjadi panglima bagi semua orang, termasuk mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. Aparat yang menegakkan hukum juga wajib tunduk kepada hukum," pungkas Ketum PPWI itu.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata tentang kepentingan seorang tersangka menghadapi proses pidana. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan kualitas demokrasi Indonesia.
Sebab, sebagaimana prinsip klasik yang sering dikaitkan dengan Cicero (106-43 SM), _Salus populi suprema lex esto_, keselamatan dan kesejahteraan rakyat hendaknya menjadi hukum tertinggi. Penegakan hukum yang sejati harus menghadirkan keadilan, bukan ketakutan; memberikan perlindungan, bukan tekanan; serta memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. (TIM/Red)

Posting Komentar