Tanpa Sertifikat Fidusia, Matel Diduga Rampas Kendaraan Dijalan
SERANG, BeritaKilat.com - Sebuah perusahaan pembiayaan (leasing) diduga melakukan perampasan kendaraan yang melawan hukum di Kota Serang. Perampasan dilakukan dengan cara menghadang di jalan.
Peristiwa itu dialami Tarsono, kendaraan atas nama dirinya Suzuki Carry dengan nomor polisi A 8016 KS. Saat itu, Tarsono sedang beristirahat minum kopi di daerah Bogeg, Serang.
Tiba-tiba datang sebuah mobil minibus yang berhenti tepat di depan kendaraan korban. Dari minibus itu, turun 2 orang yang diduga sebagai mata elang (matel) suruhan leasing. Sementara 2 orang lainnya tetap menunggu di dalam minibus.
Tanpa menunjukkan surat tugas, sertifikat fidusia, maupun surat dari pengadilan, kedua orang itu langsung beraksi dengan pembagian tugas.
Yang satu nanya-nanya saya.
Di saat bersamaan, yang satu lagi langsung masuk dan mengambil kunci kontak yang masih menempel di dalam mobil.
Terjadi cekcok di Jembatan Bogeg. Menurut keterangan Tarsono, satu matel cekcok adu mulut dengan kedua rekan saya. Sementara saya berusaha mengambil kunci dari matel yang satunya. Matel yang pegang kunci mempertahankan kunci mobil sampai rebutan kunci.
Tarsono kemudian mengajak para matel tersebut untuk menyelesaikan masalah di Polda Banten. Para matel menyetujuinya.
Dipertegas, setelah kunci mobil diambil, mobil tersebut dikendarai sendiri oleh matel. Tarsono hanya bisa ikut, karena kunci sudah dikuasai matel.
Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ke Polda. Namun kesepakatan itu dilanggar. Mobil justru dibawa ke kantor leasing yang berada di daerah Taktakan, Serang.
"Saya kira mau ke Polda Banten, ternyata dibawa ke kantor leasing di Taktakan," ujar Tarsono.
Diduga Tidak Ada Dasar Fidusia Atas Nama Korban
Perampasan tersebut juga diduga tidak memiliki dasar hukum fidusia yang sah terhadap Tarsono.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
Pasal 11 undang-undang yang sama menegaskan, benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kasus ini, Tarsono mengaku bukan Pemberi Fidusia dan bukan debitur. Debitur dalam perjanjian itu adalah Sanah.
"Saya bukan yang utang, saya juga tidak pernah tanda tangan akta fidusia. Kenapa mobil atas nama saya yang dieksekusi?" kata Tarsono.
Artinya, jika nama Tarsono tidak tercantum sebagai Pemberi Fidusia dalam akta dan tidak terdaftar di Kemenkumham, maka leasing diduga tidak memiliki hak eksekusi atas mobil atas nama Tarsono.
Hal itu diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan.
Diduga Pidana Perampasan di Jalan
Cara perampasan dengan menghadang di jalan, mengambil kunci kontak secara paksa, lalu membawa kendaraan tanpa izin pemilik diduga masuk dalam tindak pidana perampasan.
Pasal 482 ayat 1 KUHP baru menegaskan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Pasal 479 ayat 1 KUHP baru menegaskan, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Dalam kasus ini, unsur kekerasan diduga terlihat dari cara matel mengambil kunci kontak yang masih menempel, mempertahankan kunci sampai rebutan kunci, lalu menguasai dan membawa mobil tanpa persetujuan Tarsono.
Diduga Ada Penyebaran Data Pribadi
Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana para matel tersebut bisa mengetahui secara persis identitas pemilik, nomor kendaraan, hingga lokasi keberadaan korban yang sedang istirahat?
Tarsono menduga ada penyebaran data pribadi dirinya ke pihak ketiga tanpa izin. Padahal Tarsono bukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut.
"Saya bukan yang utang, kenapa mobil atas nama saya yang dirampas? Dari mana mereka dapat data saya?" kata Tarsono.
Hingga berita ini diturunkan, pihak leasing belum memberikan keterangan resmi dan belum menunjukkan akta fidusia atas nama Tarsono. (Tim/Ted)

Posting Komentar