Polda Banten Mangkir dalam Sidang Praperadilan, Tim PH Pertanyakan Sikap Penyidik dan Penghormatan terhadap Lembaga Peradilan
SERANG, BeritaKilat.com – Tim Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum Ujang Kosasih, S.H. & Partners, selaku kuasa hukum tersangka berinisial J, menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan atas ketidakhadiran Polda Banten selaku Termohon dalam persidangan praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg, meskipun menurut informasi yang diterima Tim PH, Pengadilan Negeri Serang telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap pihak Termohon.
Ketidakhadiran Polda Banten dalam persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menghormati proses peradilan, khususnya ketika tindakan penyidik sedang diuji melalui mekanisme praperadilan.
Tim PH menegaskan bahwa praperadilan merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap institusi penegak hukum menghormati dan mengikuti proses persidangan yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan.
KRONOLOGI PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN
Perkara ini bermula ketika klien kami yang berinisial J pada tanggal 26 Oktober 2026 dipanggil oleh penyidik Polda Banten untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan kegiatan lelang arisan.
Namun, menurut keterangan dan dokumen yang dimiliki Tim PH, pada hari yang sama klien kami langsung ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penangkapan, dan kemudian ditahan.
Hal yang menjadi keberatan mendasar Tim PH adalah sebelum tanggal tersebut, klien kami belum pernah menjalani pemeriksaan, baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai calon tersangka dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang serius, antara lain:
Apakah penyidik telah melaksanakan prosedur penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana?
Apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan mencukupi?
Apakah tindakan penangkapan dan penahanan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum?
Apakah hak klien kami untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses pemeriksaan yang adil telah dihormati?
Tim PH menilai bahwa rangkaian tindakan tersebut patut diuji secara objektif melalui lembaga praperadilan guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum.
TIM PH: JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH
Tim Penasihat Hukum menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap orang, termasuk seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetap memiliki hak-hak hukum dan hak asasi manusia yang wajib dihormati.
Lebih jauh, ketidakhadiran Polda Banten selaku Termohon dalam persidangan praperadilan, apabila telah dipanggil secara sah dan patut, patut menjadi perhatian serius.
Kami tidak ingin muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa institusi penegak hukum dapat mengabaikan proses pengujian hukum terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri.
Praperadilan bukanlah bentuk perlawanan terhadap kepolisian, melainkan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa kewenangan kepolisian dijalankan sesuai hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.
PERNYATAAN TIM PENASIHAT HUKUM
Tim PH Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners menegaskan akan terus mengawal perkara ini secara profesional dan konstitusional.
Kami meminta Pengadilan Negeri Serang untuk tetap menjalankan proses pemeriksaan praperadilan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk menilai konsekuensi hukum dari ketidakhadiran Termohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kami juga berharap Kapolda Banten dan jajaran terkait memberikan perhatian serius terhadap proses penanganan perkara ini, sehingga tidak ada tindakan penyidik yang melampaui kewenangan atau mengabaikan hak-hak tersangka.
Kami percaya bahwa supremasi hukum tidak boleh berhenti pada slogan. Hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk bagi aparat yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum.
Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus komitmen Tim Penasihat Hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum klien kami.
Sumber dari : Kantor Firma Hukum UJK & Partners. (Red)

Posting Komentar