UU Perampasan Aset Resmi Disahkan! Koruptor Terancam Hukuman Mati, Harta Kekayaan Bisa Disita Negara
JAKARTA, BeritaKilat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun ini menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak hanya membuka jalan bagi perampasan aset hasil kejahatan, regulasi tersebut juga mempertahankan ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bukan Sekadar Penjara, Kekayaan Hasil Korupsi Kini Jadi Sasaran
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam upaya negara memutus mata rantai kejahatan korupsi yang selama ini dinilai merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Selama ini, penegakan hukum kerap menjadi sorotan karena vonis penjara terhadap pelaku korupsi tidak selalu sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Bahkan, tidak sedikit perkara yang menyisakan persoalan pengembalian aset hasil kejahatan.
Melalui regulasi baru ini, negara memperkuat mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Salah satu terobosan yang menjadi perhatian adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap seseorang, dengan tetap melalui prosedur pengadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Hukuman Mati Tetap Berlaku untuk Korupsi dalam Kondisi Tertentu
Hal yang menjadi sorotan dalam pengesahan undang-undang ini adalah penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebelumnya menegaskan bahwa ancaman pidana mati tetap dipertahankan untuk tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, hukuman mati bukan ancaman otomatis bagi setiap orang yang terbukti melakukan korupsi. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.
DPR Tegaskan Pengawasan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Selain memperkuat kewenangan negara dalam merampas aset hasil kejahatan, UU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengelolaan aset rampasan akan dilakukan melalui badan yang memiliki kompetensi profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset.
Regulasi ini juga menekankan pentingnya pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, pemerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
Setelah 18 Tahun Menunggu, Publik Menanti Pembuktian
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah besar dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari pengesahan di ruang paripurna.
Publik kini menunggu implementasi yang transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi instrumen pemberantasan korupsi justru kehilangan kekuatannya akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Pesannya jelas: korupsi tidak boleh lagi menjadi jalan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat. Jika terbukti berasal dari kejahatan, aset harus dipulihkan melalui proses hukum. Sementara pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, tantangan sesungguhnya berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum: membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas keadilan, bukan tunduk pada kekuasaan maupun kepentingan.
(𝘞𝘢𝘭)

Posting Komentar