MoU Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan IKOPIN Yang Memungut Biaya 8Jt Rupiah Ke-Setiap Desa : King Naga Menduga Itu Pungli Berkedok Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus KDMP
LEBAK, BeritaKilat.com – Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak menuai sorotan tajam. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) tersebut memicu polemik karena mewajibkan setiap desa menyetor biaya administrasi sebesar Rp. 8 juta.
Kebijakan penarikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini mendapat kritik keras dari tokoh masyarakat Lebak, King Naga Ketua LSM GMBI Distrik Lebak. Ia menduga pungutan tersebut merupakan praktik pungutan liar (pungli) yang dikemas melalui kegiatan pelatihan.
"Jika melihat pola dan nominal yang dipatok merata ke seluruh desa, patut diduga ini adalah praktik pungli yang berkedok Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KDMP," tegas King Naga dalam keterangannya di Lebak, Kamis (19/11/2026).
Menurut King Naga, penarikan biaya sebesar Rp. 8 juta per desa tersebut sangat membebani keuangan pemerintah desa. Terlebih, anggaran desa selama ini sudah banyak tersedot untuk berbagai program prioritas, termasuk pembangunan fisik gerai maupun gedung KDMP.
"Jangan sampai nota kesepahaman atau MoU dijadikan tameng untuk menguras anggaran desa. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan menyelidiki dasar hukum dan transparansi penggunaan dana Rp. 8 juta per desa ini," tambahnya.
Berdasarkan informasi yang beredar dalam surat edaran, kegiatan pelatihan pengelolaan KDMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 5 Desember 2026 di Hotel Grand Keisha, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Lebak juga dikabarkan mengeluhkan kewajiban pembayaran tersebut. Sejumlah kepala desa mengaku berada dalam posisi sulit dan tidak memiliki keleluasaan untuk menolak karena kegiatan tersebut sudah disertai surat edaran dan pembahasan bersama jajaran instansi terkait di tingkat kabupaten.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pihak IKOPIN belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan pungli yang dilayangkan oleh King Naga tersebut. (RDF)

Posting Komentar