Menyoal Nasionalisme Anggaran: Lihai Menggeser Dana Demi Kepentingan, Gagap Saat Momen Kemerdekaan
LEBAK, BeritaKilat.com – Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus selalu dinantikan sebagai momen sakral untuk merayakan kedaulatan dan memperkuat persatuan bangsa. Namun, di balik semarak kemerdekaan, tersiprat keprihatinan mendalam terkait komitmen para pejabat publik daerah dalam mendukung syiar patriotisme melalui media massa lokal.
Sikap enggan alokasi anggaran publikasi HUT RI di media siber daerah kerap berlindung di balik alasan klasik: keterbatasan anggaran, rumitnya regulasi e-Katalog, hingga efisiensi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Padahal, publik melihat kontras yang mencolok ketika menyangkut kepentingan pribadi, politis, atau kelompok tertentu.
Standar Ganda Pengelolaan Anggaran
Pengamat kebijakan publik dan praktisi media menyoroti fenomena "kelincahan birokrasi" yang tebang pilih. Ketika sebuah program menyangkut citra personal, perjalanan dinas, atau kegiatan kelompok tertentu, berbagai celah pergeseran anggaran (refocusing) maupun strategi adendum dapat dilakukan dengan sangat cepat dan fleksibel.
Namun, ketika masuk pada momentum sakral bangsa seperti 17 Agustus, narasi ketiadaan anggaran mendadak menjadi jawaban seragam dari para pemangku kebijakan.
"Sangat ironis ketika media massa daerah yang saban hari menjadi mitra penyebaran informasi pembangunan daerah justru diabaikan pada momen krusial kebangsaan. Ini bukan sekadar soal nilai iklan ucapan, melainkan bentuk apresiasi dan komitmen moral pejabat terhadap ekosistem pers lokal yang menjaga iklim demokrasi di daerah," ungkap salah satu tokoh pers daerah.
Media Siber Daerah Bukan sekadar Formalitas
Kehadiran pers lokal bukan hanya instrumen kontrol sosial, melainkan juga jembatan informasi resmi antara pemerintah dan masyarakat. Mengandalkan kanal media sosial internal dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara objektif dan akuntabel.
Melalui momentum Hari Kemerdekaan ke-81 RI ini, para pejabat daerah diimbau untuk mengevaluasi kembali cara pandang dalam mengelola anggaran publikasi. Kepiawaian dan keahlian menyiasati anggaran semestinya dioptimalkan untuk kepentingan publik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, bukan semata-mata diaktifkan saat ada kepentingan pragmatis.
Keberpihakan anggaran pada momen sakral negara adalah cermin nyata dari jiwa nasionalisme para pemangku jabatan—apakah benar-benar mengabdi untuk bangsa, atau sebatas formalitas birokrasi.
(Tim/Red)
Posting Komentar