Menakar Keberanian Polres Lebak di Pusaran Kasus Maut Jalan Rangkasbitung–Sajir

​Oleh: Redaksi / Analisis Hukum

​Tragedi yang menewaskan Nur (28), seorang pedagang asal Madura di Kampung Cipeuteuy, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur pada Jumat malam (29/05/2026), bukan sekadar angka kecelakaan lalu lintas biasa. Kematian Nur adalah alarm keras yang menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jalan Rangkasbitung – Sajir.

​Langkah Gerakan Aktivis Mahasiswa dan Pemuda (GAMMA) yang resmi menyeret kasus ini ke ranah kepolisian dengan menyodorkan Pasal 474 KUHP tentang kealpaan dan Pasal 273 UU LLAJ adalah tindakan tepat. Namun, laporan tinggal laporan jika tidak ada keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengeksekusinya.

​Kini, bola panas ada di tangan Polres Lebak. Pertanyaan mendasar yang kini berkelindan di benak publik adalah: Beranikah Kapolres Lebak bertindak profesional tanpa pandang bulu?

​Tembok Tebal Relasi Kuasa

​Bukan rahasia lagi, mengusut tuntas kasus ini ibarat menguji nyali kepolisian setempat. Kontraktor yang menggarap proyek tersebut disinyalir kuat merupakan orang dekat lingkaran kekuasaan di Kabupaten Lebak—diketahui sebagai kakak dari Bupati Lebak sekaligus anak dari tokoh politik yang sangat disegani di wilayah tersebut, H. Mulyadi Jayabaya (JB).

​Di daerah dengan kultur patronase politik yang kuat, nama besar sering kali menjadi "perisai gaib" yang membuat hukum kerap kali tumpul ke atas. Ketika sebuah proyek infrastruktur diduga mengabaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)—tidak ada rambu memadai, minim penerangan, dan mengabaikan keselamatan publik—lalu berujung pada hilangnya nyawa, maka itu bukan lagi sekadar apes atau takdir. Itu adalah kelalaian fatal.

​Jika dugaan pelanggaran SMK3 ini benar adanya, maka pemenuhan unsur pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain sudah sangat benderang. Bukti-bukti teknis di lapangan bersifat objektif dan tidak bisa dimanipulasi oleh narasi politik apa pun.

​Ujian Nyata Motto "Presisi"

​Motto Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo bukan sekadar pemanis spanduk di kantor-kantor polisi. Kasus jalan Rangkasbitung–Sajir ini adalah test case nyata untuk menguji sejauh mana prinsip equality before the law—persamaan di muka hukum—benar-benar hidup di bumi Lebak.

​Publik hari ini tidak bodoh. Di era keterbukaan informasi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan media akan memelototi setiap jengkal langkah penyidik Polres Lebak. Apakah polisi akan bergerak taktis memanggil pelaksana lapangan, memeriksa jajaran manajemen kontraktor, hingga mengusut tuntas dokumen SMK3 mereka? Ataukah kasus ini akan menguap perlahan di balik tirai kompromi politik?

​Jika Polres Lebak ragu dan tersandera oleh bayang-bayang dinasti atau ketokohan seseorang, maka taruhannya adalah runtuhnya kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat. Nyawa seorang pedagang kecil seperti Nur sama berharganya dengan nyawa para elite. Keadilan untuk Nur adalah ujian komitmen Polres Lebak: apakah mereka bersumpah setia pada hukum, atau tunduk pada relasi kuasa. Kita tunggu keberanian Kapolres Lebak.