AMMCB Siapkan Aksi, Penanganan Dugaan Pelanggaran Tambang di Banten Dituntut Transparan

SERANG, BeritaKilat.com - Rencana aksi AMMCB menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran di sektor pertambangan. Informasi mengenai aktivitas yang disebut masih berlangsung perlu segera diverifikasi guna memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Polda Banten diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk langkah pemeriksaan yang telah dilakukan dan tindak lanjut terhadap informasi yang berkembang. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Banten melalui instansi terkait perlu menjelaskan status perizinan serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di lokasi yang dipersoalkan.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari Polda Banten mengenai perkembangan terbaru informasi tersebut. Konfirmasi dari Sapnudi, pihak-pihak yang disebut berdasarkan inisial, serta instansi yang berwenang dalam urusan perizinan dan pengawasan pertambangan masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran hukum lainnya, aparat penegak hukum diharapkan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, setiap dugaan harus tetap didasarkan pada bukti dan melalui proses pemeriksaan yang objektif dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Rencana aksi AMMCB diharapkan tidak sekadar menjadi penyampaian aspirasi, tetapi juga mendorong adanya tindak lanjut konkret dari instansi berwenang. Transparansi dalam penanganan laporan, kejelasan status perizinan, serta konsistensi pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian.

Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut setiap laporan yang disampaikan. Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan memberikan respons yang terukur, transparan, dan berdasarkan fakta agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan sektor pertambangan di wilayah Banten, tetap terjaga. (Red)