BGN Klaim Terbuka Dikritik, Program MBG Diminta Lebih Transparan

Jakarta, BeritaKilat.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kritik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menerima audiensi dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Dalam pertemuan itu, BGN menyebut audiensi menjadi ruang dialog terbuka untuk menampung berbagai kritik, masukan, dan evaluasi terkait implementasi Program MBG di berbagai daerah.

Sony menjelaskan, sejak resmi dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN masih terus melakukan penguatan sistem, validasi data, serta pemetaan penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran.

“Program MBG dibangun secara bertahap, dan saat ini kami terus melakukan validasi data serta penguatan sistem agar penyaluran manfaat dapat semakin tepat sasaran,” ujar Sony.

Meski demikian, berbagai kalangan menilai tantangan utama Program MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut transparansi anggaran, pengawasan pelaksanaan di lapangan, hingga akurasi data penerima manfaat.

Dalam audiensi tersebut, Sony menegaskan pihaknya tidak anti kritik dan siap menerima masukan dari masyarakat sipil maupun organisasi kepemudaan.

“Kami menerima seluruh masukan dari JMI dan terbuka terhadap setiap saran untuk perbaikan Program MBG. Jika ada hal yang perlu dibenahi, mari duduk bersama dan berdiskusi mengenai langkah terbaik,” katanya.

BGN juga meluruskan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat terkait sistem pengelolaan program dan penentuan titik pelaksanaan MBG. Menurut Sony, seluruh pengembangan sistem dilakukan secara internal dan masih terus disempurnakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun sejumlah pengamat menilai keterbukaan tidak cukup hanya disampaikan dalam forum audiensi. Pemerintah dinilai perlu membuka data penerima manfaat, mekanisme pengawasan distribusi, hingga evaluasi penggunaan anggaran agar publik dapat mengawasi jalannya program secara objektif.

Program MBG sendiri menjadi perhatian luas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program tidak hanya menjadi proyek populis, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

BGN menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memastikan pemerataan distribusi program di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, perwakilan JMI menyatakan kritik yang mereka sampaikan merupakan bentuk kepedulian agar Program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menyisakan persoalan baru di masyarakat.

Polemik mengenai implementasi MBG diperkirakan masih akan terus berkembang seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai daerah. Publik kini menunggu sejauh mana komitmen keterbukaan yang disampaikan BGN benar-benar diwujudkan dalam praktik di lapangan.(wal)