Aksi Damai Forum KDKMP Pandeglang Berakhir Ricuh, Massa Tuntut Transparansi Anggaran Rp5 Miliar

PANDEGLANG, BeritaKilat.com – Aksi damai yang digelar oleh Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) Kabupaten Pandeglang di kawasan Hotel Mutiara Carita, Senin (4/5/2026), berakhir ricuh. Massa yang menuntut keadilan dan transparansi terkait kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Garuda Solusi Kreatif ini mengaku mendapat penghadangan dan intimidasi. 04/04/2026

Dalam aksinya, massa mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres Pandeglang. Namun, kedatangan mereka justru dihalangi oleh oknum tak dikenal yang diduga bertujuan membubarkan aksi. Situasi semakin memanas ketika terjadi bentrokan berupa saling dorong dan ancaman, yang diduga dilakukan oleh pihak yang menjadi pendukung (backing) perusahaan penyelenggara dan pihak pengelola lokasi.

"Kami datang dengan damai untuk menyampaikan aspirasi, justru kami dihadang, dipukul mundur, dan diintimidasi. Ini melanggar hak kami untuk menyampaikan pendapat," ungkap salah satu peserta.

Mediasi Mandek, Panitia Tak Hadir

Upaya mediasi sempat dilakukan dan dialihkan ke Kantor Kecamatan Carita dengan difasilitasi oleh pihak keamanan (Kodim 0601 Pandeglang). Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu karena pihak panitia dan penyelenggara kegiatan tidak kunjung hadir untuk memberikan klarifikasi meski telah ditunggu berjam-jam. Hal ini memicu kekecewaan mendalam dari seluruh peserta aksi.

Soroti Anggaran Fantalis, Diduga Ada Konspirasi

Forum KDKMP menyoroti pelaksanaan pelatihan yang digagas oleh PT Garuda Solusi Kreatif bekerja sama dengan Primer Koperasi Kartika Sejahtera Pandeglang. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai kontrak mencapai Rp14.980.000 per desa. Dengan total 339 desa/kelurahan di Pandeglang, nilai total anggaran tersebut mencapai sekitar Rp5,07 Miliar.

Widianingsih, Ketua KDKMP dan perwakilan perempuan, menilai kualitas kegiatan belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, mulai dari fasilitas, konsumsi, hingga materi yang diberikan.

Sementara itu, Hendri, salah satu peserta, menuding adanya indikasi konspirasi untuk meraup keuntungan semata dari anggaran negara.

"Kami menduga ada konspirasi pihak-pihak terkait untuk meraup keuntungan. Pihak panitia tidak berani klarifikasi di depan kami. Saya tidak akan berhenti bersuara sebelum ada jawaban konkret terkait anggaran tersebut," tegas Hendri.

Dukungan pada Program Pusat, Tolak Penyimpangan

Koordinator Lapangan F-KDKMP, Entis Sumantri, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

"Kami mendukung program Presiden, namun implementasinya harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Aksi ini bukan menolak program, tapi mengevaluasi agar anggaran negara dikelola dengan baik dan benar," jelas Entis.

Ia juga menyesalkan adanya tindakan yang bernuansa premanisme dan pelarangan berkumpul, padahal hal itu dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

DAFTAR TUNTUTAN FORUM KDKMP PANDEGLANG

Berdasarkan permasalahan tersebut, F-KDKMP menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Dilakukannya evaluasi total terhadap kegiatan pelatihan oleh PT Garuda Solusi Kreatif dan Primer Koperasi Kartika Sejahtera.

2. Kejelasan legalitas, legitimasi, dan status kepengurusan KDKMP di Kabupaten Pandeglang.

3. Transparansi penuh terkait anggaran Rp14,98 Juta per desa dan pengelolaan dana secara keseluruhan.

4. Pengembalian sisa anggaran pelatihan kepada desa/KDKMP.

5. Pertanggungjawaban publik dari pimpinan PT Garuda Solusi Kreatif, PT Agrinas, Primer Koperasi Kartika Sejahtera, serta instansi terkait lainnya.

6. Kepastian hukum terkait lahan dan kemudahan akses pembangunan sarana prasarana KDKMP.

7. Dihentikannya segala bentuk intimidasi terhadap pengurus KDKMP dan Pemerintah Desa.

8. Perhatian langsung dari Presiden RI agar kebijakan berjalan adil dan berpihak pada rakyat.