Lebak Darurat Infrastruktur, Presma BEM La Tansa Mashiro: Rakyat Jangan Terus Dipaksa Mengalah ‎

‎LEBAK, BeritaKilat.com – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali menuai kritik tajam. Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas La Tansa Mashiro menyoroti ketimpangan pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pelosok.

‎Presma Universitas La Tansa Mashiro menegaskan bahwa narasi kemajuan pembangunan yang digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Ia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan sebagai area yang paling terdampak akibat buruknya aksesibilitas.

‎Sektor pendidikan menjadi sorotan utama mahasiswa. Masih banyaknya gedung Sekolah Dasar (SD) yang rusak parah dinilai mengancam keselamatan siswa dan menghambat cita-cita generasi mendatang.

‎"Kami masih menerima laporan tentang siswa yang harus belajar di bawah ancaman atap roboh. Bagaimana kita bicara mencetak Generasi Emas 2045 jika sarana belajarnya saja tidak layak?" tegas Presma La Tansa Mashiro dalam keterangan tertulisnya.

‎Selain fasilitas fisik, akses jalan menuju sekolah di wilayah Lebak Selatan dan pedalaman yang rusak parah dianggap sebagai hambatan sistematis bagi anak-anak desa untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara.

‎Terkait kesehatan, BEM La Tansa Mashiro mengkritik rencana pembangunan RSUD baru yang dianggap tidak akan efektif tanpa perbaikan jalan poros desa sebagai jalur transportasi darurat.

‎"Apa gunanya rumah sakit besar jika ibu hamil masih harus ditandu melewati jalan berlumpur karena ambulans tidak bisa masuk? Infrastruktur jalan poros desa adalah 'nadi' kesehatan. Jika nadinya putus, pelayanan secanggih apa pun tidak akan sampai ke rakyat," lanjutnya.

‎Menyikapi kondisi tersebut, BEM Universitas La Tansa Mashiro melayangkan tiga tuntutan kepada Pemkab Lebak:

‎1.Audit Infrastruktur Pendidikan: Melakukan pemetaan transparan terhadap sekolah rusak dan memprioritaskan perbaikan segera.

‎2.Pemerataan Jalan Poros Desa: Mendesak fokus pembangunan tidak hanya berpusat di Rangkasbitung, tetapi menjangkau wilayah pinggiran.

‎3.Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan alokasi anggaran agar masyarakat dapat mengawasi jalannya proyek infrastruktur.

‎"Kami tidak butuh seremoni peresmian yang megah jika rakyat masih harus bertaruh nyawa hanya untuk berangkat ke sekolah atau puskesmas," tutupnya.

‎Sebagai catatan, sejumlah kecamatan seperti Lebak Gedong, Cibeber, dan Muncang dilaporkan masih mengalami kerusakan fasilitas publik yang signifikan, baik akibat faktor usia bangunan maupun dampak pasca-bencana. (Dhee)