Danantara Perkuat Tata Kelola WtE, DPD RI Tekankan Pengawasan dan Kepentingan Daerah Jelang Finalisasi Tender

Jakarta, BeritaKilat.com — Program strategis Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

atau Waste-to-Energy (WtE) yang dimandatkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 memasuki

fase krusial menjelang pengumuman pemenang tender di empat pilot city, yakni Bekasi, Denpasar,

Yogyakarta, dan Bogor.

Menjelang finalisasi tersebut, Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management

(DIM) aktif melakukan sosialisasi dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Pertemuan digelar pada Rabu (18/2) di Ruang Kerja Ketua DPD

RI sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus menjaring masukan

terhadap implementasi proyek.

Program WtE/PSEL ini diproyeksikan menjadi solusi konkret dalam menangani kondisi darurat

sampah di sejumlah wilayah perkotaan, sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih

berkelanjutan.

Managing Director Investment Danantara Investment Management, Stefanus Ade Hadiwidjaja,

menegaskan bahwa proses tender berjalan secara profesional, transparan, dan kompetitif dengan

melibatkan perusahaan global berpengalaman.

“Seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis mitigasi risiko. Kami memastikan aspek tata kelola,

lingkungan, dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana

Proyek,” ujar Stefanus.

Ia menjelaskan, melalui proses seleksi terbuka dan due diligence yang ketat lebih dari 200

perusahaan masuk dalam Daftar Penyedia Teknologi (DPT), dan sebanyak 24 perusahaan

internasional dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan lolos seleksi

dan berhak mengikuti tender. Seluruh peserta diwajibkan membentuk konsorsium serta

menggandeng mitra lokal guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas nasional.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Danantara

Indonesia dalam mengembangkan WtE sebagai solusi kelola sampah yang inovatif. Sebagai tokoh

yang juga aktif dalam forum perubahan iklim global, termasuk COP 30 di Brazil dan inisiatif Green

Democracy Institute, Sultan melihat proyek ini sebagai terobosan penting yang layak diapresiasi.

Peluang bagi lokal partner juga menjadi sorotan penting dalam diskusi. Ketua DPD RI

menambahkan bahwa keterlibatan mitra lokal dalam setiap konsorsium proyek tidak hanya

mendukung technology transfer tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar

wilayah proyek. Hal ini sejalan dengan strategi Danantara Indonesia yang mewajibkan peserta

tender membentuk aliansi dengan perusahaan lokal untuk memperkuat kapasitas nasional.

“Investasi Danantara Indonesia di sektor Waste-to-Energy untuk menanggulangi persoalan sampah

merupakan langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini membuka peluang kolaborasi teknologi

sekaligus memberi kesempatan bagi mitra lokal untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujar Sultan.

Meski demikian, Ketua DPD menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan

representasi daerah secara objektif serta memberikan masukan konstruktif dalam proses

pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Jihan Fahira mengingatkan

bahwa keberhasilan program WtE tidak hanya ditentukan oleh teknologi canggih, tetapi juga oleh

kesiapan sosial dan kultural masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan sosialisasi

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi dan juga edukasi mengenai

pemilahan sampah.

“Apakah sudah ada pendekatan langsung ke masyarakat? Teknologi tinggi sekalipun tidak akan

maksimal jika kebiasaan pemilahan sampah di masyarakat belum terbentuk. Efek negatif seperti

masalah ISPA di sekitar fasilitas lama menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh. Apabila ada

teknologi baru harus ada sosialisasi ke masyarakat khususnya mengenai dampak kesehatan,” ujar

Jihan.

Selain itu, Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara La Ode Umar Bonte menekankan pentingnya

sinergi antara investasi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang telah ada.

“Program Waste-to-Energy ini harus berjalan seiring dengan penegakan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Investasi yang masuk harus memperkuat tata kelola,

bukan hanya menghadirkan teknologi. Negara juga perlu memastikan kepatuhan daerah terhadap

regulasi lingkungan agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,”

ujar La Ode Umar Bonte.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor menjadi kunci agar program

ini berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat luas.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Stefanus menekankan bahwa teknologi yang digunakan

merupakan teknologi WtE generasi terbaru. Sistem yang diterapkan bukan insinerator

konvensional, melainkan mechanical-grade incinerator dengan sistem penyaringan berlapis untuk

menangkap residu emisi, sehingga kualitas udara yang dilepas memenuhi standar kesehatan

internasional, termasuk rujukan World Health Organization (WHO).

Sebagai salah satu langkah besar dalam reformasi pengelolaan sampah nasional, program WtE

atau PSEL dinilai menjadi fondasi penting bagi penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya

manusia Indonesia melalui kemitraan antara investor global dan mitra lokal. Dengan pengumuman

pemenang tender yang dijadwalkan dalam waktu dekat, Danantara Indonesia menegaskan

komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan pemerintah daerah,legislatif, dan masyarakat.