Pemerintah Siapkan Belanja Negara Rp4.097,2 Triliun dalam RAPBN 2027
JAKARTA, BeritaKilat.com — Pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah merancang RAPBN 2027 sebagai instrumen fiskal yang ekspansif, tetapi tetap terukur. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempercepat pembangunan nasional.
Pendapatan Negara Rp3.426 Triliun
Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sekitar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun.
Dengan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan, RAPBN 2027 dirancang mengalami defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan defisit tersebut lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB.
Delapan Prioritas Nasional
Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai fokus utama RAPBN 2027.
Delapan prioritas tersebut meliputi:
1. Kedaulatan pangan;
2. Kemandirian energi dan air;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Hilirisasi dan industrialisasi;
6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana;
7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta
8. Penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan delapan agenda tersebut akan didukung melalui penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar adalah pendidikan. Pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial direncanakan mencapai Rp549,9 triliun, atau meningkat sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp244,9 triliun untuk kesehatan dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Dari total belanja negara Rp4.097,2 triliun, sekitar Rp3.362,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Sementara itu, Rp735 triliun direncanakan sebagai transfer ke daerah.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga serta belanja non-kementerian/lembaga. Pemerintah menekankan pentingnya kualitas belanja agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Sejalan dengan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Target ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87 persen pada 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 meskipun kondisi ekonomi global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian. Karena itu, RAPBN 2027 dirancang untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian sekaligus menjaga stabilitas fiskal.
Posting Komentar