Tokoh Cikulur King Badak Desak Evaluasi Total MTQ: “Martabat Masyarakat Kami Disinggung!”

LEBAK, BeritaKilat.com — Polemik pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Lebak kembali memanas setelah kafilah Kecamatan Cikulur hanya menempati peringkat keenam. Namun yang menjadi sorotan utama bukan soal peringkat, melainkan keputusan Camat Cikulur yang menetapkan 17 peserta dari luar daerah sebagai utusan resmi kafilah.

Tokoh masyarakat Cikulur, Eli Sahroni—yang akrab disapa King Badak—menyampaikan pernyataan tegas dan meminta Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan tersebut.

“Ini bukan hanya soal kalah atau menang. Ini persoalan martabat masyarakat Cikulur yang direndahkan. Kenapa harus mengambil peserta dari luar daerah? Apakah putra-putri Cikulur tidak layak diberi kesempatan?” tegas King Badak saat dimintai tanggapan.

Ia menilai keputusan Camat Cikulur menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama para santri dan santriwati lokal yang selama ini dikenal berprestasi di ajang MTQ Lebak. Cikulur bahkan dijuluki “lumbung santri MTQ” karena konsistensinya melahirkan qori dan qoriah unggulan setiap tahun.

“Cikulur dari dulu gudangnya santri berprestasi. Tapi kenyataannya, anak-anak kita justru tersisih dan digantikan oleh peserta dari luar. Ini tindakan yang tidak bisa diterima!” tegasnya.

Selain persoalan peserta, King Badak juga menyoroti anggaran puluhan juta rupiah yang dihimpun dari masyarakat, kepala desa, ASN, dan berbagai pihak. Menurutnya, penggunaan dana tersebut tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diambil pihak kecamatan.

“Anggaran besar dikeluarkan masyarakat untuk mendukung kafilah. Tapi keputusan-keputusannya justru menyakiti hati warga. Kami mendukung MTQ, tapi jangan sampai ada praktik yang menghilangkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

King Badak mendesak Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam menyikapi polemik ini. Ia menilai, evaluasi terhadap Camat Cikulur merupakan langkah penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami meminta Bupati untuk turun tangan. Evaluasi total harus dilakukan. Jika kebijakan seorang pimpinan justru menimbulkan keresahan dan mengabaikan potensi lokal, maka sudah sepatutnya ada tindakan tegas.”

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan itu menegaskan, masyarakat Cikulur akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan dan keadilan.

“Kami tidak anti-kritik, tetapi prinsipnya jelas: hak dan kesempatan putra-putri Cikulur jangan dirampas oleh keputusan yang tidak berpihak kepada mereka. Ini soal harga diri masyarakat kami,” pungkasnya.