Guru Honorer Murni Bersertifikasi di Tanggamus Terancam Gagal Terima

Tanggamus,BeritaKilat.com - Kesejahteraan ratusan guru honorer murni yang telah mengantongi sertifikat pendidik di Kabupaten Tanggamus tengah berada di ujung tanduk. Hingga memasuki pekan kedua bulan Desember 2025, mereka belum juga dapat mencairkan dana sertifikasi yang seharusnya menjadi hak mereka, Rabu 10/12/2025).

Krisis ini dipicu oleh kebijakan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tanggamus yang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dinas sebagai syarat mutlak pencairan dana.

​Para guru honorer murni yang mayoritas telah mengabdikan diri bertahun-tahun ini mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, terutama setelah mengetahui bahwa rekan-rekan mereka di kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran, telah berhasil mencairkan dana sertifikasi mereka sesuai jadwal.

​”Kami ini sudah honorer murni, gajinya pas-pasan. Ketika sudah memenuhi syarat sertifikasi, kami berharap tunjangan ini bisa membantu menopang kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Tapi, hak kami selama satu tahun penuh, tahun 2025 ini, belum cair sama sekali karena SK Dinas belum diterbitkan,” keluh salah satu guru sekolah dasar.

​Keterlambatan pencairan dana sertifikasi ini bukan hanya masalah administratif, tetapi telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang fatal. Dana sertifikasi biasanya digunakan untuk menutup kebutuhan esensial dan kewajiban finansial. Dengan kondisi ini, ratusan keluarga guru di Tanggamus terancam menghadapi kesulitan menjelang akhir tahun.

​”Sudah Desember, sebentar lagi libur sekolah, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Padahal, dana ini adalah uang kami. Kami sudah melaksanakan kewajiban mengajar, bahkan jam mengajar kami melebihi batas minimum. Kami mohon kebijakan Disdikbud untuk melihat kami sebagai manusia dan pendidik yang berhak atas apa yang kami kerjakan,” tambah guru lain.

​Para guru juga mempertanyakan profesionalitas Disdikbud Tanggamus dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Mereka menduga adanya kelalaian atau hambatan teknis di internal dinas yang menyebabkan mandeknya penerbitan SK tersebut.

​Menanggapi ketidakpastian yang berlarut-larut, para perwakilan guru honorer murni bersertifikasi berinisiatif mengambil langkah proaktif. Pada Selasa, 2 Desember 2025, mereka mencoba menggelar audensi dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus, Rakhman Husin, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Namun, upaya ini sayangnya tidak membuahkan hasil, dan audensi gagal dilakukan.

​Ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp terkait alasan SK belum diterbitkan dan nasib dana sertifikasi para guru, Plt. Kadis Pendidikan Tanggamus, Rakhman Husin, hanya memberikan jawaban yang sangat singkat.

​”Coba besok saya cek kebidang ketenagaan,” Jawab Rakhman Husin.

​Jawaban tersebut dianggap kurang memberikan kepastian, mengingat batas waktu pencairan dana yang semakin mendesak sebelum tutup buku anggaran tahun 2025.

​Guru honorer murni di Tanggamus mendesak agar Plt. Kadis Pendidikan segera mengambil tindakan konkret dan memerintahkan bidang terkait untuk memproses penerbitan SK tanpa menunda-nunda lagi. Mereka berharap pihak dinas dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak membeda-bedakan antara guru PNS dan guru honorer murni dalam hal pemenuhan hak.

​”Jika kabupaten tetangga bisa, kenapa Tanggamus tidak bisa? Kami berharap Plt. Kadis bisa langsung turun tangan. Kami hanya menuntut hak kami agar SK segera diterbitkan sehingga dana sertifikasi tahun 2025 yang sudah menjadi hak kami bisa segera dicairkan,” pungkas salah seorang dari mereka. (zaini).