Isu Rolling Pejabat di Pemkab Lebak, DPRD Minta Proses Transparan dan Profesional

Lebak, BeritaKilat.com – Isu perombakan atau rolling pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, saat ini terdapat delapan posisi jabatan eselon II yang kosong dan menunggu untuk diisi. Selain itu, sejumlah pejabat eselon II lainnya juga dipastikan akan pensiun pada tahun 2025, sehingga daftar kekosongan jabatan diperkirakan akan bertambah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jabatan yang kosong saat ini meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala DPA2KBP3A, serta dua posisi Staf Ahli Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak Eka Prasetiawan S. Kom menyebut, pihaknya saat ini tengah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Proses seleksi dan pelantikan pejabat definitif akan dilakukan setelah mendapatkan arahan dan persetujuan dari BKN.

Menanggapi isu tersebut, anggota DPRD Lebak dari Fraksi Gerindra, H. Uat Haryanto, memberikan pernyataan bijak dan tidak memihak. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam proses mutasi maupun promosi jabatan.

“Kami mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan asas meritokrasi. Ini bukan hanya soal mengisi kekosongan, tetapi bagaimana memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik dan program daerah tetap berkesinambungan,” ujar H. Uat kepada awak media, Senin (29/7/2025).

Menurutnya, kekosongan di sejumlah posisi strategis bisa berdampak pada optimalisasi pelayanan publik jika tidak segera ditangani secara tepat. Oleh karena itu, DPRD berharap Pemkab Lebak selektif dalam memilih pejabat yang tidak hanya memenuhi kualifikasi, tetapi juga memahami kebutuhan serta dinamika lokal.

Isu perombakan ini juga memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mengkhawatirkan stabilitas program-program daerah yang sedang berjalan, terutama di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Di sisi lain, sebagian kalangan berharap perombakan ini menjadi momentum penyegaran birokrasi yang lebih progresif.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Pemkab Lebak mengenai siapa saja yang akan dilantik atau dimutasi. Prosesnya masih dalam tahap administrasi dan konsultasi kelembagaan. (Red)