JB Soroti Kinerja 4 Kepala Dinas di Lebak, Desak Evaluasi Total

Lebak, BeritaKilat.com – Menjelang Agustus mendatang, isu pergantian pejabat setingkat Kepala Dinas mulai memanas. Mantan Bupati Lebak dua periode, H. Mulyadi Jayabaya, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam pernyataannya, Jayabaya menilai ada empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang layak dievaluasi karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas.

Empat pejabat yang dimaksud yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Kepala Dinas Pendidikan (Dindik).

"Kalau saya jadi bupati, empat kepala dinas itu saya ganti. Sudah tidak layak di posisi itu. Kerja bukan untuk rakyat, tapi untuk keuntungan sendiri," tegas Jayabaya dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial.

Jayabaya menilai pelayanan perizinan yang lamban menghambat masuknya investasi. Ia juga mengkritik pemindahan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) terpadu oleh Bapperida tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Sementara Disperindag disorot karena pemasangan gate parkir di pasar tradisional yang justru merugikan pedagang. Dinas Pendidikan juga tak luput dari sorotan karena situasi internalnya dianggap tidak kondusif dan saat ini sedang dalam proses audit oleh lembaga negara.

Pernyataan tokoh yang dikenal dengan sapaan “JB” itu langsung memicu beragam reaksi. Salah satunya datang dari Musa Weliansyah, anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP-PSI. Ia meminta agar Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, tetap independen dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun, termasuk keluarga sendiri.

“Mutasi atau pergantian pejabat adalah hak prerogatif bupati. Tapi harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan tanpa intervensi, bahkan dari orang tua sekalipun,” tegas Musa.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lebak terkait apakah akan menindaklanjuti desakan JB tersebut. Namun publik menanti langkah tegas pemerintah daerah, apakah akan tetap mempertahankan pejabat yang dinilai bermasalah, atau melakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan birokrasi dan pelayanan publik di Lebak. (Red)