Menu Program Makan Bergizi Gratis di Desa Sumber Waras Dikeluhkan, Diduga Tak Sesuai Standar Gizi dan Anggaran ‎

‎LEBAK, BeritaKilat.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sumber Waras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, menuai kritik tajam.

‎Penerima manfaat, yang terdiri dari balita serta ibu hamil dan menyusui, mengeluhkan kualitas menu yang diterima pada Kamis (12/2/2026) karena dinilai tidak memenuhi standar gizi dan ketentuan anggaran yang berlaku.

‎Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Waras, Jamal Abdilah, menyatakan keprihatinannya atas distribusi menu yang dianggap asal-asalan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

‎Berdasarkan pantauan di lapangan, paket makanan untuk durasi tiga hari (Kamis hingga Sabtu) hanya berisi dua kotak susu anak sekolah, satu buah jeruk, satu buah apel, dan dua bungkus roti.

‎“Kebutuhan nutrisi ibu menyusui jelas berbeda dengan anak sekolah. Sangat tidak tepat jika ibu menyusui justru diberikan susu anak sekolah. Formulasi gizi dan nilai bahan pangannya tidak sinkron,” tegas Jamal dalam keterangannya, Kamis (12/2).

‎Selain kecukupan gizi, Jamal menyoroti kualitas bahan pangan, khususnya roti yang dibagikan. Menurutnya, roti tersebut memiliki tekstur keras dan kualitas rasa yang rendah sehingga jarang diminati masyarakat di pasar umum.

‎Persoalan anggaran juga menjadi sorotan utama. Jamal merinci bahwa dengan alokasi waktu tiga hari, nilai bahan pangan yang diterima seharusnya setara dengan Rp24.000. Namun, berdasarkan kalkulasi harga pasar, nilai paket yang diterima warga ditaksir jauh di bawah angka tersebut.

‎“Kami menduga ada pengurangan anggaran dalam pembelian bahan pangan. Jika dihitung, total item yang diberikan tidak mencapai Rp24.000. Ini anggaran negara, harusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

‎Kondisi ini membuat pihak BPD mempertanyakan peran ahli gizi di dapur SPPG. Jamal menilai pengawasan terhadap kecukupan nutrisi bagi penerima manfaat tidak berjalan optimal.

‎“Kami mempertanyakan keberadaan ahli gizi di sana. Jika menunya terkesan asal-asalan seperti ini, maka fungsi kontrol dan penghitungan gizi yang dibayar oleh pemerintah patut dipertanyakan efektivitasnya. Jangan sampai program nasional yang mulia ini dirusak oleh teknis pelaksanaan yang buruk di lapangan,” pungkas Jamal.

‎Warga dan tokoh masyarakat setempat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG di wilayah Malingping agar distribusi berikutnya benar-benar memberikan dampak kesehatan nyata bagi masyarakat. (*/Dhee)