Mengalih Fungsikan Aset Pemda, Kangkangi RTRW, Serta Diduga Kuat Lakukan Penambangan Pasir di Tanah Milik Negara PT AUM Seperti Kebal Hukum

 

SERANG, BeritaKilat.Com – Tanah milik Pemerintah yang terletak di Jalan Raya Cikande - Rangkasbitung atau tepatnya berada diwilayah Desa Pagintungan Blok 13 diduga kuat telah diperjualbelikan oleh oknum mantan Kepala Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, berinisial HM, saat ini Asset Pemerintah tersebut beralih fungsi menjadi lokasi penambangan pasir milik PT Alam Utama Mining (AUM).

Selain diduga menempati Tanah Pemerintah yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat  pada Sabtu 19 November 1977 silam atau 46 tahun yang lalu untuk kepentingan proyek peningkatan jalan Cikande – Rangkasbitung (Saat itu Kabupaten Serang masih masuk dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat –Red), perusahaan penambangan pasir ini juga diduga telah mengangkangi Perda Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031.

Tidak hanya itu, aktifitas produksi yang dilakukan oleh  PT Alam Utama Mining (AUM) dalam hal pemanfaatan atau pemakaian air permukaan atau Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) disinyalir belum memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Banten. Dimana sanksi bagi pelanggaran penggunaan air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Ancamannya tidak main-main. Kurungan penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 5 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Plt.Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Banten, Abdul Kabir Albantani, menyebut bahwa persoalan terkait aset pemerintah (DPU) yang ada di dua Desa Pagintungan dan Cemplang itu adalah persoalan lama yang tak kunjung selesai. Untuk itu ia berharap pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten segera turun tangan untuk menginventarisir aset yang ada di daerah ini.

“Sudah seharusnya Pemerintah hadir dan segera mengambil alih asetnya yang tercecer disejumlah tempat, DPKAD atau apalah namanya instansi yang menangani aset, segera mengambil langkah kongkrit agar aset aset yang dulunya sudah dibeli oleh pemerintah dan disamarkan dengan cara pengalihan hak oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab dapat dikuasai kembali oleh Pemerintah, serta yang lebih penting lagi sebagai efek jera yakni memberikan sangsi hukum kepada oknum atau pihak yang telah merugikan keuangan negara dengan memperjualbelikan barang atau aset milik pemerintah, saya juga berharap aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Banten segera mengusut pihak – pihak yang diduga terlibat dalam penjualan aset ini, langkah awal bisa dimulai dengan menutup aktifitas penambangannya dulu karena diduga kuat belum memiliki perijinan yang lengkap selain itu merusak ekosistem dan alam disekitarnya, ” tegas putra daerah Kecamatan Jawilan ini.

Lebih jauh lagi Abdul Kabir menerangkan terkait daerah kelahirannya ini, dituturkannya bahwa, Kecamatan Jawilan adalah Pemekaran dari Kecamatan Kopo pada Tahun 1984 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1984 dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 1999. Kecamatan Jawilan merupakan salah satu Kecamatan dari 8 Kecamatan di Kabupaten Serang yang masuk kedalam Zona dua, dimana menurutnya zona dua ini sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 merupakan kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa aneka industri dan bukan untuk kegiatan penambangan.

Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan media AktualBanten.id serta BeritaKilat.Com dilapangan, serta informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, ada 8 orang pemilik tanah yang sudah menerima ganti rugi dari pemerintah sebagai kompensasi proyek peningkatan jalan Cikande – Rangkasbitung (Jalan Alternatif) pada tahun 1977 diantaranya adalah :

- Tanah Erpach Luas 8.390,36 M2

- Tanah Rumdana B Nasmar Luas 128,69 M2

- Tanah Nasmar B. Suja Luas 2.292,15M2

- Tanah Asmawar B Maib luas 50,00 M2

- Tanah Suradi B.Sapri Luas 3.747,33 M2

- tanah Sarid B Rasidan Luas 5.486,65 M2

- Tanah Madhapi B Areadi Luas 1.095,20 M2

- Tanah Alisah B Aksudin Luas 30, 00 M2

Dengan Total keseluruhan tanah yang dibebaskan seluas 21.220,38 M2. Dan berdasarkan dari data peta rincik Desa Pagintungan yang lama, tertera di Arsip Desa Pegintungan Blok 13  bahwa tanah tersebut merupakan Aset Dinas PU yang dibebaskan oleh DPU Provinsi Jabar tahun 1977 kurang lebih 1 KM.

Namun realita yang terjadi dilapangan, tanah yang telah diganti rugi pemerintah tersebut malah dialihkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) oleh oknum mantan Kepala Desa Pagintungan kemudian diduga dijual belikan sekitar 2 Hektar kepada pihak lain atau PT Alam Utama Mining (PT AUM). Adapun sertifikat dan AJB tersebut adalah :

- SHM 249

- SHM 250

- SHM 737

- SHM 695

- AJB 69/2014 tgl 22-05-2014 Notaris Feri Santosa, SH Kabupaten Serang

Ketika Tim Investigasi PPWI mendatangi lokasi Tambang Pasir Milik PT Alam Utama Mining (AUM) dan menanyakan pemilik tambang untuk memperoleh penjelasan terkait tanah dan legalitas tambang kepada pihak keamanan yang sedang berjaga dipintu masuk, tim hanya mendapatkan jawaban tidak tahu kemudian sang keamanan berlalu seperti tidak ingin ditanya lebih jauh. (Tim)