Ada Oknum Satpol PP Kota Tangerang Bermain Jadi Makelar Perijinan, Walikota Harus Turun Tangan

 

TANGERANG KOTA, BeritaKilat.Com – Terkait maraknya dugaan makelar perijinan di Kota Tangerang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Kota Tanggerang Wawan fauzi mengaku merasa “kecolongan”. Hal ini terkuak saat Sekretaris Jendral (Sekjen) Kumpulan Pemantau Korupsi Provinsi Banten (LSM KPK-B) Jhons arieza menyambangi kantornya beberapa waktu lalu.  

“Saya kira ini terkesan ada upaya penyelubungan yang dilakukan oleh beberapa anggota oknum pegawai satpol PP untuk melindungi kepentingannya,” ungkap Sekjen LSM KPKB saat dihubungi wartawan di Kantornya.

Menurut Jhons, aksi backup yang dilakukan oknum anggota satpol PP Kota Tanggerang itu tentunya sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, sebab akan berdampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ga jauh beda dengan maling uang negara” kata Johns. Minggu (14/05/2023).

Dikatakan Jhons aksi yang dilakukan oknum anggota Satpol PP tersebut modusnya dengan cara membantu kepengurusan pembuatan IMB namun ujung-ujungnya bangunan tersebut dibackup soal perijinannya.

“Kami menemukan kejadian tersebut diantaranya di jln rajawali, saat ini sedang di bangun peruntukannya ruko, di jalan beringin raya ruko 3 lantai, daerah taman cibodas rumah tinggal, belakang pom bensin Taman Cibodas peruntukannya gudang tapi tak satupun bangunan yang terpasang papan IMB nya” kata Jhons menjelaskan.

Lebih lanjut Sekjen LSM KPK-B berperawakan ceking ini mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera melayangkan surat yang ditujukan ke Wali kota Tanggerang dengan tujuan agar Wali kota segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran dugaan adanya Oknum anggota satpol PP yang terlibat dalah hal backup bangunan tanpa ijin.

Sementara, Kasat Pol PP Kota Tangerang Iwan Fauzi saat dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut mengatakan tidak ada satu pun anggotanya yang membuat laporan kalau banyak bangunan tanpa ijin.

“Sampai saat ini, anggota saya tidak ada yang melaporkan kalau banyak bangunan yang tidak berijin apalagi sampai membackup, kalau memang benar ada anggota saya yang berkelakuan seperti itu, berarti saya kecolongan, dan saya akan berikan sanksi tegas bagi anggota yang berani berbuat seperti itu,” tegasnya. (*/Red)