Pengusaha Proyek Diduga Gunakan Gas LPG 3 Kg Subsidi, Terancam 6 Tahun Penjara

Lebak, BeritaKilat.com – Dugaan penyalahgunaan gas LPG 3 kilogram oleh sejumlah pengusaha proyek pemerintah kembali mencuat. Pasalnya, tabung gas bersubsidi berwarna hijau tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro, bukan untuk kegiatan proyek berskala besar.

Informasi yang dihimpun, di beberapa lokasi proyek pemerintah, pekerja di lapangan kerap terlihat menggunakan LPG 3 kg untuk kebutuhan operasional seperti memasak di barak pekerja atau keperluan alat pemanas. Padahal, penggunaan LPG bersubsidi untuk kegiatan proyek termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2019, LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Penggunaannya di luar sasaran subsidi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan distribusi atau niaga bahan bakar atau gas bumi yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Seorang pemerhati kebijakan publik di Banten, Deni Ramdani, menilai bahwa penggunaan LPG 3 kg untuk proyek pemerintah menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi.

 “Gas 3 kilogram itu jelas-jelas untuk rakyat kecil. Kalau dipakai di proyek pemerintah, itu artinya subsidi negara dinikmati pihak yang tidak berhak. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu melakukan inspeksi mendadak di lapangan guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan subsidi dalam kegiatan proyek.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina maupun Dinas ESDM setempat terkait dugaan tersebut. Namun, jika terbukti benar, pengusaha atau kontraktor yang terlibat bisa dijerat pidana sesuai peraturan yang berlaku. (Red)