DPW Badak Banten Dorong Negara Hadir Berikan Solusi Legalitas dan Pembinaan untuk Pertambangan Rakyat
SERANG, BeritaKilat.com — Kekayaan sumber daya alam mineral di Indonesia semestinya menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang diandalkan sebagai penggerak ekonomi lokal, pembuka lapangan kerja, dan penopang pendapatan warga adalah pertambangan rakyat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan, menilai bahwa aktivitas pertambangan rakyat memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan roda perekonomian akar rumput, terutama di daerah-daerah yang kaya akan potensi mineral.
Menurutnya, dampak positif pertambangan rakyat tidak hanya dirasakan oleh para penambang secara langsung, melainkan juga menghidupkan berbagai sektor ikutan (multiplier effect), mulai dari transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material.
“Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada pedagang kecil yang mendapatkan penghasilan, dan ada perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Riswan dalam keterangannya.
Meski demikian, Riswan menegaskan agar pemerintah melihat persoalan ini secara komprehensif. Penegakan hukum memang harus berjalan, namun di sisi lain kebijakan negara juga wajib memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang hidup dari sektor tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar masyarakat bisa menjalankan usaha secara legal,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Riswan mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperluas akses legalitas pertambangan rakyat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Legalitas tersebut dinilai sangat penting agar kegiatan penambangan memiliki kepastian hukum, mudah diawasi, serta memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup.
“Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, menggunakan cara-cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Tetapi jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Riswan mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan mineral yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Riswan berharap agar sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat terjalin melalui kebijakan pertambangan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi lokal, disertai pengawasan yang transparan serta bertanggung jawab.
“Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Sebab, tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (Red)

Posting Komentar