Antara “Serang Bahagia” dan Bayang-Bayang “Serang Bahaya”

SERANG, BeritaKilat.com — Slogan politik selalu terdengar indah dan menjanjikan harapan. Namun, pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari slogan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejak Bupati Serang, Ratu Zakiyah, dilantik pada Mei 2025 dengan membawa semangat dan narasi besar “Serang Bahagia”, harapan masyarakat Kabupaten Serang tentu tertuju pada perubahan yang nyata. Masyarakat menantikan pemerintahan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, memperluas lapangan pekerjaan, memperbaiki pelayanan publik, menjaga lingkungan, serta memastikan pembangunan berjalan secara adil dan merata.

Namun, memasuki perjalanan pemerintahannya, sejumlah persoalan di lapangan patut menjadi perhatian bersama. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat, slogan “Serang Bahagia” dikhawatirkan hanya berhenti sebagai jargon dan justru berhadapan dengan bayang-bayang “Serang Bahaya”.

Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk kebencian. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus alarm agar kebijakan publik tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.

Lima Alarm yang Patut Menjadi Perhatian

1. Janji Kesejahteraan dan Persoalan Lapangan Kerja

Kabupaten Serang dikenal sebagai salah satu kawasan industri penting di Provinsi Banten. Pertumbuhan industri semestinya menjadi peluang besar bagi masyarakat setempat, khususnya generasi muda.

Namun, pertanyaan publik masih mengemuka: sejauh mana pertumbuhan kawasan industri benar-benar memberikan ruang yang proporsional bagi tenaga kerja lokal?

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sementara peluang ekonomi yang tumbuh di sekitar mereka belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta memastikan hubungan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri berjalan secara nyata.

2. Persoalan Lingkungan dan Ancaman Masa Depan

Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Persoalan seperti berkurangnya daerah resapan air, ancaman banjir, ketersediaan air bersih, aktivitas pertambangan atau galian yang diduga tidak sesuai ketentuan, hingga potensi pencemaran lingkungan perlu mendapat perhatian serius.

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya hadir setelah persoalan muncul, tetapi juga memperkuat pengawasan dan pencegahan.

Sebab, kerusakan lingkungan yang dibiarkan hari ini dapat berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar di masa mendatang.

3. Infrastruktur dan Pelayanan Publik Belum Sepenuhnya Merata

Pembangunan Kabupaten Serang harus dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun pelosok desa.

Kesenjangan akses terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, air bersih, dan pelayanan dasar lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

Pembangunan tidak semestinya hanya terlihat dari proyek-proyek fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan pun merasakan manfaat yang sama.

4. Isu “Orang Dekat” dan Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan yang sehat membutuhkan jalur komunikasi dan pengambilan keputusan yang jelas.

Munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai orang dekat, keluarga, pengemudi, atau orang kepercayaan kepala daerah dan kemudian dikaitkan dengan urusan pemerintahan tentu perlu menjadi perhatian.

Jika benar terjadi, kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa akses kepada pengambil kebijakan lebih ditentukan oleh kedekatan daripada mekanisme pemerintahan yang semestinya.

Karena itu, penting bagi pemerintah daerah memastikan seluruh kebijakan dan pelayanan publik berjalan melalui mekanisme resmi, transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengisian Jabatan: Kompetensi Harus Menjadi Ukuran Utama

Rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan dalam birokrasi merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan. Namun, setiap keputusan tersebut idealnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kebutuhan organisasi.

Persepsi bahwa jabatan lebih mudah diperoleh karena kedekatan personal harus dihindari.

Sebab, birokrasi membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jika prinsip meritokrasi tidak menjadi landasan kuat, bukan tidak mungkin hal tersebut justru menjadi persoalan baru dalam perjalanan pemerintahan.

Titik Balik “Serang Bahagia”

Agar semangat “Serang Bahagia” benar-benar menjadi kenyataan dan tidak berubah menjadi bayang-bayang “Serang Bahaya”, pemerintah Kabupaten Serang perlu mengambil langkah konkret.

Beberapa hal yang penting untuk diperkuat antara lain:

• Meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
• Membuka ruang pengawasan publik secara sehat dan konstruktif.
• Memastikan birokrasi bekerja berdasarkan aturan dan kewenangan resmi, bukan intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan.
• Memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur dan pengisian jabatan.
• Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal serta peningkatan kompetensi masyarakat.
• Memperketat pengawasan lingkungan dan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan.
• Mengukur keberhasilan pembangunan dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari banyaknya program atau indahnya narasi.

Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Serang tidak membutuhkan sekadar slogan yang terpampang di baliho.

Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang mudah, lingkungan yang aman, infrastruktur yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta masa depan yang lebih pasti bagi anak-anak mereka.

“Serang Bahagia” bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah janji moral kepada masyarakat yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan pada akhirnya akan dinilai dari apa yang dirasakan rakyat.

Salam,

Amin Najili (Sopian)
Aktivis Serang Selatan