Memperkuat Peran Mahasiswa dan Kader HMI dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah: Revitalisasi Gerakan Intelektual Melawan Pragmatisme ‎

‎Oleh: [Sandika Pirdaus]

‎Mahasiswa dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hari ini dihadapkan pada tantangan sejarah yang besar. Di tengah kompleksitas pembangunan, khususnya di Provinsi Banten, peran pemuda tidak lagi cukup hanya sebatas menjadi pengeras suara di jalanan. Status sebagai agent of change, social control, moral force, dan iron stock menuntut adanya transformasi gerakan dari yang semula bersifat reaktif dan seremonial, menjadi gerakan yang berbasis data, riset, dan solusi konkret.

‎Realitas gerakan mahasiswa saat ini sedang mengalami masa krusial. Kehadiran media digital dan dinamika politik praktis sering kali mengikis tradisi intelektual di internal organisasi. Ruang-ruang diskusi ilmiah, budaya membaca, dan riset akademik kian meredup. Akibatnya, kritik yang dilayangkan kepada pemerintah sering kali kehilangan taji karena minim data dan rapuh secara metodologi.

‎Lebih memprihatinkan lagi, ada kecenderungan di mana gerakan mahasiswa terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Orientasi perjuangan yang mulanya murni demi kepentingan rakyat, terkadang bergeser menjadi alat legitimasi politik atau pencarian panggung personal. Jika dibiarkan, kondisi ini akan meruntuhkan independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa sebagai benteng moral bangsa. ‎

‎Sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar, HMI memiliki tanggung jawab ideologis untuk memulihkan citra gerakan tersebut. Sesuai dengan tujuannya untuk mewujudkan "insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam", kader HMI harus meletakkan tradisi intelektual sebagai panglima dalam mengawal kebijakan publik.

‎Kritik kepada pemerintah harus naik kelas. Kader HMI tidak boleh hanya cakap berorasi, tetapi harus mahir menyusun policy brief, naskah akademik, dan rekomendasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di Provinsi Banten, kehadiran kader sangat dibutuhkan untuk membedah efektivitas anggaran, pemerataan pendidikan, pengentasan pengangguran, hingga isu kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah tidak memerlukan musuh yang sekadar berisik, melainkan mitra kritis yang mampu menawarkan alternatif kebijakan yang solutif.

‎Langkah konkret yang harus diambil adalah membangun sinergi multipihak (pentahelix). Kader HMI harus mampu memosisikan diri sebagai jembatan dialog yang menghubungkan pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Dengan kemampuan advokasi yang matang, mahasiswa dapat memastikan bahwa suara masyarakat di akar rumput benar-benar terakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

‎Pada akhirnya, penguatan kapasitas intelektual adalah harga mati bagi keberlanjutan gerakan mahasiswa. Hanya dengan independensi yang terjaga dan kualitas akademik yang mumpuni, mahasiswa dan kader HMI dapat melahirkan budaya demokrasi yang dewasa—sebuah demokrasi yang tidak hanya riuh oleh kritik, tetapi juga kaya akan solusi demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan diridai Allah SWT. (Dhee)