Tuntut Pembayaran, Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menggelar Aksi Demonstrasi bersama Buruh Baitul Quran dan Masyarakat Banten di KP33B

 

SERANG, BeritaKilat.Com – Bertempat di Depan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Kanwil Kemenag Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menggelar Aksi Demonstrasi bersama Buruh Baitul Quran dan Masyarakat Banten. 16 Februari 2023.

 

Massa aksi mulai berkumpul pukul 07.00-08.00 Wib, aksi ini berlangsung mulai dari pukul 10.00- selesainya. Adapun kegiatannya antara lain, Pembukaan, Aksi Orasi dan Pembacaan Tuntutan.

Pembukaan dibawakan oleh korlap aksi dengan mengajak seluruh massa aksi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya kegiatan diisi dengan Aksi Orasi.

 

Dalam orasinya Saeful Bahri selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai ini membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi alasan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GEMAKS) menggelar parlemen jalanan di Kawansan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Hal ini sekaligus secara langsung menjadi jawaban atas pemberitaan di beberapa media, diantaranya antara lain :

 

1. Menuntut Dinas PRKP provinsi Banten agar bertanggung jawab dan menyelesaikan adanya dugaan tidak dibayarnya upah pekerja proyek pembangunan Islamic center (Baitul Qur'an) yang jelas2 item upah pekerja ada dalam Rencana Biaya Anggaran ( RAB ) pada pekerjaan yang menghabiskan anggaran 75 Milyar.

 

2. Meminta Dinas PRKP Provinsi Banten agar memberikan sanksi kepada PT. Total Cakra Alam selaku pelaksana Islamic Center yang diduga telah melakukan penggelapan upah pekerja.

 

3. Meminta Dinas PRKP Provinsi Banten agar bertanggung jawab  atas dugaan keterlambatan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan.

 

4. Menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait dugaan manipulasi dana bantuan Direktur Jenderal Vokasi tahun 2021 dan 2022 untuk beberapa SMK di Banten.

 

5. Menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang di duga tidak menjalankan tugas sesuai dengan Juknis pada dana bantuan Direktur Jenderal Vokasi tahun 2021 dan 2022 untuk beberapa SMK di Banten.

 

6. Meminta Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengeveluasi kinerja dari Kepala Bidang SMK yang tidak kooperatif.

 

7. Meminta Kakanwil Kemenag memeriksa pengeluaran biaya iklan Kemenag tahun 2022.

 

8. Menuntut Kanwil Kemenag Membayar seluruh Hutang Iklan kepada seluruh media yang belum di bayarkan sampai saat ini.

 

“Aksi ini sebagai bukti lembaga swadaya masyarakat merupakan perwakilan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik, aksi ini juga menjadi pertanda kuat bahwa lembaga merupakan perwakilan dari aspirasi masyarakat Banten. Salam Satu Kesatuan, Salam Banten, Kita Indonesia!, “ pungkas Saeful Bahri dalam orasinya.

 

Acara berakhir setelah beberapa peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat selesai menyampaikan orasi kemudian membubarkan diri dengan damai. (Red)