RDP DPRD Kab. Serang Kontraproduktif saat Banjir

SERANG, BeritaKilat.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang yang membahas evaluasi penanganan bencana banjir menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan tokoh masyarakat. Forum tersebut dinilai kontraproduktif karena justru melemahkan semangat kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan OPD di tengah kondisi darurat yang menuntut percepatan bantuan.

Kritik itu disampaikan Amin Nazili, Presidium Forum Aktivis Serang Selatan sekaligus Ketua DPD Kabupaten Serang Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) asal Tunjung Teja.

“Dalam situasi banjir seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah solidaritas, bukan panggung menyudutkan. RDP ini kontraproduktif kalau narasinya justru melemahkan Pemda dan OPD yang sedang bekerja keras di lapangan,” tegas Amin, Kamis (29/1/2026).

Banjir Parah Ini Bukan Tiba-tiba

Amin menegaskan, banjir besar yang melanda puluhan desa di Kabupaten Serang tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola lingkungan yang menumpuk sejak lama.

“Banjir separah ini adalah akumulasi kebijakan masa lalu yang tidak pro lingkungan. Jangan seolah-olah pemerintahan sekarang yang harus menanggung semua beban kesalahan,” ujarnya.

Menurutnya, kritik harus disertai kesadaran historis dan keberanian menyentuh akar masalah: kerusakan daerah resapan, penyempitan aliran air, hingga lemahnya ketegasan terhadap pelanggaran lingkungan pada masa sebelumnya.

Pemda Hadir, OPD Bergerak

Amin menilai Pemkab Serang saat ini sudah menunjukkan langkah-langkah nyata, mulai dari koordinasi lapangan, distribusi bantuan, hingga penanganan warga terdampak di sejumlah titik banjir.

Ia juga menepis narasi yang menggiring opini seolah Pemda lalai, karena faktanya bencana besar ini tidak menimbulkan korban meninggal akibat kelalaian pemerintah daerah.

“Dari banyaknya banjir, korban meninggal hanya dua dan itu bukan karena Pemda tidak hadir. Satu akibat struk di Padarincang, satu tenggelam di Binuang karena korban ODGJ yang sulit diarahkan. Jangan dibelokkan seakan Pemda gagal,” katanya.

Anggaran Jangan Dijadikan Alat Framing

Terkait pernyataan sejumlah anggota DPRD soal anggaran BPBD dan buffer stock Dinsos yang masing-masing Rp500 juta, Amin menilai angka tersebut tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kinerja penanganan bencana.

“Anggaran penting, tapi saat darurat yang paling penting adalah kecepatan tindakan dan keberpihakan. OPD bergerak, relawan bergerak, masyarakat bergerak. Kalau RDP hanya fokus pada narasi ‘gagap’, itu bukan solusi,” tegasnya.

RDP Jangan Jadi Bencana Kedua

Amin mengingatkan, forum evaluasi harusnya memperkuat, bukan melemahkan. Jika RDP berubah menjadi ruang serangan opini, maka dampaknya justru menghambat kerja kemanusiaan.

“Kalau RDP ini hanya jadi panggung untuk menyalahkan, maka itu bencana kedua setelah banjir: bencana opini yang melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu kerja lapangan,” ujarnya.

Amin pun mengajak semua pihak, termasuk DPRD, tokoh politik, dan elemen masyarakat untuk mengutamakan kepentingan warga terdampak.

“Sekarang waktunya gotong royong. Jangan buat warga tambah lelah dengan kegaduhan. Yang kita perlukan adalah kerja nyata, bukan framing,” pungkasnya. (Sopian)