Inisiatif Siapa Dibalik Proyek Ini? BUMDes di Pandeglang Seragam Jualan Internet

Pandeglang, BeritaKilat.com - Program Desa Digital yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bekerja sama dengan PT BGS, menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp60 juta per desa. Program ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap dipaksakan, bahkan terkesan mengada-ada. (27/12/2024)

"Bagaimana tidak? Anggaran sebesar itu dengan rincian yang menurut kami sangat mahal dan tidak masuk akal. Dari 50 titik modem yang akan dipasang di satu desa, biaya yang dibebankan oleh BUMDes mencapai Rp60 juta. Jadi, harga satu unit modem beserta perangkat lainnya dihitung sebesar Rp1.200.000. Ini sangat tidak masuk akal. Dari mana hitungan tak berdasar seperti ini?" ujar Nuryahman, Ketua DPC-PPWI Pandeglang.

Nuryahman juga mempertanyakan tujuan sebenarnya dari proyek ini. "Apakah Dana Desa hanya digunakan untuk membiayai perusahaan internet atau Internet Service Provider (ISP) PT BGS dengan alasan perjanjian kerja sama antara perusahaan tersebut dan BUMDes? Kenapa usaha BUMDes di semua desa di Kabupaten Pandeglang seragam, yaitu jualan internet? Apakah ini memang inisiatif dari seseorang atau kelompok tertentu? Proyek ini sangat perlu dikawal oleh semua pihak, bukan hanya dinas terkait, tetapi juga oleh masyarakat, LSM, aktivis, dan wartawan, karena menggunakan uang negara," tegasnya.

Salah satu direktur BUMDes di Kecamatan Cikeusik, ES, juga menyampaikan pendapat serupa. "Seharusnya, BUMDes di setiap desa lebih proaktif melihat potensi masing-masing desa. Tidak perlu usaha yang seragam seperti ini. Dengan anggaran sebesar itu, menurut saya tidak sesuai. Pasalnya, masyarakat yang memasang internet secara mandiri saja hanya dikenakan biaya Rp150.000 per titik, dan itu sudah lengkap serta siap pakai," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan rincian penggunaan anggaran yang begitu besar. "Dengan anggaran Rp60 juta, apa saja yang didapat oleh BUMDes? Selain 50 titik modem, apakah ada fasilitas lain yang akan diterima oleh BUMDes selaku pihak kedua dalam program ini? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan," tambahnya.

Proyek Desa Digital ini menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat dana yang digunakan berasal dari Dana Desa. Transparansi, akuntabilitas, dan peruntukan anggaran yang jelas menjadi tuntutan utama masyarakat untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa.

(Tim)