IPPMI Konsel Datangi Istana Negara Desak Presiden Perintahkan Kementerian Terkait Untuk Cabut Izin PT WIN

Jakarta, BeritaKilat.com - Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Konawe Selatan - Jakarta (Ippmi Konsel - Jakarta) resmi menggelar unjuk rasa di pelataran istana negara (Jl.medan merdeka utara) mendesak presiden RI untuk turun tangan dalam menghentikan aktivitas pertambangan serta mencabut semua izin PT. Wijaya Inti Nusantara.

Melalui ketua umumnya, Arin Fahrul Sanjaya, pihaknya dengan tegas menyampaikan desakan terhadap presiden RI terkait sejumlah pelanggaran PT. WIN 

"Hari ini, kami sampaikan dengan tegas kepada presiden Jokowi bahwa PT. WIN harus dicabut izinnya secara total karena perusahaan ini sudah banyak melakukan pelanggaran, lihat saja bagaimana mereka mengeruk dan menggali habis hutan mangrove di pesisir selatan (desa torobulu), lihat bagaimana mereka melubangi lahan sekitar pemukiman warga yang itu sangat nyata melanggar Permen LHK RI," pungkasnya saat wawancarai awak media, Senin (12/02/24).

Selain itu, pihaknya memastikan bahwa pelanggaran PT. Wijaya Inti Nusantara serta dugaan gratifikasi yang menyeret nama kapolres konawe selatan (AKBP Wisnu Wibowo) akan terus diteriakkan di istana negara, pihaknya juga menyatakan kalau unjuk rasa tersebut akan menjadi agenda mingguan di istana negara.

"Terkait hal itu, sudah kami pastikan bahwa unjuk rasa ini akan menjadi agenda mingguan, sebagai bentuk konsistensi kami dalam mengawal kepentingan masyarakat serta bentuk kepedulian kami terhadap penegakan hukum, nama PT. WIN dan kapolres konawe selatan kami pastikan pak jokowi yang akan turun langsung, karena ini adalah isu nasional yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat,".

Sebagai penutup, Ari Sanjaya (sapaannya) ia menegaskan dihadapan awak media kalau pihaknya akan terus mengawal pusaran kasus tambang di konawe selatan secara tuntas

"Mereka (PT.WIN) dengan sengaja memanipulasi masyarakat dengan berdalih bahwa yang mereka garap itu bukan hutan mangrove padahal jelas-jelas itu yang mereka keruk adalah hutan mangrove, mereka dengan bringas menambang hingga ke pemukiman, mereka telah memenjarakan dan mendiskriminasi puluhan aktivis dan masyarakat yang menolak ketidak adilan sementara oknum polisi di konsel justru terlibat membackup kejahatan tambang, olehnya itu saya pastikan PT. WIN akan berhenti secara total,".

"Selain merusak moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, perusahaan ini juga sudah banyak menimbulkan konflik horizontal, perusahaan ini harus segera dicabut izinnya karena mereka hanya akan mewariskan lubang lubang galian bagi generasi penerus dan merusak lingkungan,". tutupnya (*/red) 

#DPP-FKWI&Team

//+62 831-1577-2440